Bisa Dipercaya

Perekaman E-KTP Di kecamatan Dipercepat

img_20160627_123002_ao_hdr

Palembang – Target penyelesaian rekam data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) terus dikejar oleh pihak kecamatan. Menyusul, ditetapkannya batas akhir perekaman oleh Kementerian Dalam Negeri pada 30 September 2016.

Camat Seberang Ulu 1, Novran menyebutkan, jumlah penduduk di wilayahnya termasuk yang terpadat di Kota Palembang yakni sebanyak 160.000 jiwa. Jumlah ini diyakini lebih banyak dari penduduk Kabupaten Pali. Terkait perekaman data e-KTP menurutnya terus berjalan, sebab warga sudah sadari kewajibannya. “Jalan terus sampai sekarang. Kita bahkan buka layanan di hari Sabtu- Minggu sampai pukul 17.00,”ungkap Novran.

Dikatakannya, pelayanan rekam e-KTP di kantor camatnya ini sebanyak 200 – 300 orang/hari. Fasilitas alat rekam, komputer, server, dan lainnya sudah ada dua unit. Diakuinya, dengan dibuka layanan setiap hari di Kantor Camat SU I cukup efektif, jumlah warga yang belum memenuhi kewajibannya sudah berkurang di angka 100-an orang. “Kami tidak lakukan jemput bola ke rumah warga. Dengan dua alat saja sudah semakin berkurang, apalagi kalau sudah door to door,”terang dia.

Sementara Erlina, selaku ketua RT 35 Kelurahan 9-10 ulu mengatakan, untuk di wilayahnya  masih cukup banyak warga yang belum memiliki e-KTP karena memang belum buat atau lupa. Ditambah oleh warga yang baru pindah, maupun masih memakai alamat lama. Tak hanya itu, cukup banyak warga pemula.

Pihaknya sendiri sudah menerima surat imbauan dari Disdukcapil Palembang terkait sosialisasi warga untuk membuat e-KTP ini. Sebab masa tenggat waktu hanya tinggal hitungan minggu. “Seluruh warga wajib membuat e-KTP untuk berbagai keperluan. Terutama untuk warga yang pindah domisili, sudah kita anjurkan untuk melapor,”jelasnya.

Sementara itu, kepala Disdukcapil Palembang, Ali Subri menegaskan, sudah mengirimkan surat edaran ke setiap kecamatan dan kelurahan untuk menyosialisasikan batas akhir perekaman yang ditetapkan pusat. Baik itu pemilik e-KTP pemula (usia 17 tahun) maupun yang sudah menikah. “Jika ada perubahan status maupun pindah domisili, kita harap warga melapor. Begitu juga kalau e-KTP hilang, maka harus meminta surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan melampirkan KK untuk diserahkan ke kecamatan,” imbuh dia. (korankito.com/ria)