Dewan : Anggaran Tambahan Untuk PT SP2J Tidak Sampai 8 Miliar

IMG_20160906_130422_HDR

Palembang – Pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Palembang 2016 berlangsung alot. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang tetap pada keputusannya untuk menolak usulan tambahan anggaran subsidi PT SP2J sebesar Rp 8 miliar dalam rancangan APBD Perubahan.

Wakil Ketua DPRD Palembang, M. Adiansyah mengatakan sistem perhitungan pertanggungjawaban antara PT SP2J dan DPRD Palembang yang tidak ada titik temu menjadi dasar ditolaknya usulan untuk tambahan subsidi terhadap PT SP2J. Seperti mengenai perhitungan pertanggungjawaban subsidi Bus Rapit Transit (BRT) Trans Musi. Dimana DPRD Palembang menginginkan dihitung per-kepala. Sedangan SP2J melakukan perhitungan per jarak tempuh.

“Soal pertanggungjawaban SP2J pada DPRD tidak sinkron. Selain itu juga pada APBD induk juga sudah diberi subsidi sebesar Rp 12 miliar. ” jelasnya, usai rapat badan anggaran (Banggar) di Kantor DPRD Palembang, Selasa (6/9).

Kendati demikian tambah Ardiansyah, pihaknya mempertimbangkan adanya permintaan dari Walikota Palembang untuk tetap menginginkan agar DPRD Palembang menyetujui PT SP2J tetap menerima subsidi sebesar yang diusulkan. Adanya permintaan dari Walikota (Harnojoyo) tersebut dengan alasan memikirkan pegawai agar tidak menimbulkan masalah gaji hingga menyebabkan aksi unjuk rasa.

“Berdasarkan pertimbangan dari permintaan Walikota (Harnojoyo), kami berencana memberikan subsidi terhadap PT SP2J pada rancangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan 2016 nanti,” ulasnya.

Menurut Adiansyah, pihak yang sangat menginginkan agar PT SP2J kembali mendapatkan subsidi yakni Walikota Palembang. Bahkan Walikota sendiri yang mengajukan permohonan kepada DPRD. “Walikota sendiri yang mengirim surat. Jadi kami akan pertimbangkan kembali,” ujarnya.

Meski demikian, DPRD Palembang tidak akan mengabulkan sepenuhnya usulan tambahan anggaran yang diajukan PT SP2J. Dimana pada rancangan APBD Perubahan 2016, PT SP2J menginginkan subsidi tambahan sebesar Rp 8 miliar. “Mungkin tidak sampai separuh dari yang mereka minta. Karena ada pertimbangan lain yang juga harus kami dengarkan,” tukasnya. (korankito.com/ria)