Penimbunan Rawa Oleh PT Sultan Salwa Tidak Berizin

BANJIR-RAWA10

Palembang – Terkait adanya laporan dari warga yang berdomisili di kelurahan Bukit Lama RT. 02 Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang, dimana adanya penimbunan yang dilakukan oleh slah satu pihak pengembang yang mengakibatkan terjadinya banjir di lingkungan RT. 02 kelurahan Bukit Lama. Bukan hanya terjadi banjr, dampak dari penimbunan tersebut juga menyebabkan air sungai di sana kotor dan berbau.

Untuk mencari solusi dan penyelesaian dari pengaduan warga tersebut, Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Palembang menggelar rapat mediasi bersama warga Lorong Kepuasan Hati, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat (IB) I dengan PT Sultan Sahwa di kantor BLH Palembang selaku pengembang yang melakukan penimbunan, Senin (29/8).

Rapat mediasi dihadiri Kepala Dinas Tata Kota, Perwakilan Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Daerah Aliran Sungai (DAS), warga, Kasat Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) dan pihak Kepolisian. Sebelumnya Warga RT 01 dan 02 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat (IB) I palembang mengeluhkan dan mengadukan pengembang ke pemerintah kota Palembang karena melakukan penimbunan rawa tanpa izin yang mengakibatkan rumah warga mengalami banjir saat hujan turun. selain terjadi banjir, air yang masuk kerumah warga maupun yag berada di sungai didekat pemukiman warga berubah menjadi hitam dan berbau.

Dalam pertemuan ini disepakati PT Sultan harus menghentikan kegiatan mereka dalam melakukan penimbunan untuk sementara sampai adanya kelengkapan izin yang didapat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

“PT Sultan Palembang belum memiliki Izin penimbunan Rawa. Selama ini selaku owner pengembang hanya memiliki surat kepemilikan tanah seluas 5 ha yang tidak jelas peruntukannya untuk apa,” ujar  kepala BLH Palembang Tabrani, usai memimpin rapat mediasi.

Senada di sampaikan Kepala Dinas Tata Kota Palembang Gunawan yang  mengungkapkan jika PT Sultan hanya mengajukan izin pembangunan Gedung serbaguna seluas 1200m bukan izin perumahan. Salah satu warga Aziz mengatakan menuntut pengembang untuk menghentikan kegiatan mereka, mengurus perizinan penimbunan  dan melalukan pengerukan untuk jalan air yang terhambat. “Tuntutan kita hanya dua, pertama jangan sampai terjadi banjir. Kedua lingkungan kita tidak bau,” tegas Aziz

Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang M Ali Sya’ban mengatakan, PT Sultan Sahwa sebagai kontraktor belum memiliki izin feal banjir dan advis planning. “Penimbunan rawa dan sungai di Kelurahan Bukit Lama yang dilakukan PT Sultan Sahwa tidak ada izin feal banjir dan advis planning,” kata dia,

Menurut Ali, PT Sultan Sahwa baru memiliki izin bangunan. untuk izin penimbunan rawa, advis planning feal banjir yang dianggap sangat urgen dalam proses pembangunan sama sekali tidak ada. “Karena izin tersebut belum ada, maka kami minta agar di tutup sementara sebelum semua perizinan terpenuhi,” tegasnya.

Komisi III selaku pihak terkait, ungkap Ali, telah melakukan survey ke lokasi penimbunan. Dimana penimbunan lahan dengan luas 5 hektare akan digunakan untuk bangunan seluas 3 hektar.

“Dengan adanya temuan ini kami mengimbau agar intansi terkait untuk jeli. Jangan lagi ada temuan banyak pengembang yang melakukan pembangunan tanpa kelengkapan izin dari Pemerintah kota Palembang. Kami berharap kejadian ini menjadi pelajaran. Karena ini menyangkut masyarakat yang terkena dampak akibat kecerobohan pengembang,” jelasnya.

Sarifudin selaku pihak pengembang PT. sultan Salwa mengatakan akan mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam rapat mediasi tersebut. Hanya saja ia juga meminta pihak pemerintah kota untuk juga memanggil dua pengembang sebelumnya yang telah mendirikan perumahan sebelumnya di sekitar wilayah tersebut.

“Kami hanya heran kenapa hanya kami saja yang dipanggil, sedangkan dua pengembang sebelumnya tidak dipanggil,’ ujarnya.

Sarifudin mengakui kalau pihaknya tidak mengetahui kalau aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya dengan melakukan pengerasan pada rawa di lahan miliknya termasuk ke dalam penimbunan. Namun ia dan pihaknya tetap akan mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah agar pihaknya segera mengurus perizinan. “Kita terima kasih dengan masukan yang diberikan oleh pemerintah kota. Kita akan urus itu,’ tukasnya. (korankito.com/ria)