Bisa Dipercaya

Pemkab Lahat Memaksimalkan Anggaran Terbatas

IMG_1041

Lahat – Terkait telah dilakukannya pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Pusat membuat sejumlah pemerintah daerah harus selektif dalam penggunaan anggaran.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, Herliansyah membenarkan, bahwasanya telah terjadi keadaan yang menyebabkan diadakan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja. “Sehingga kondisi dewasa ini memaksa semua pihak untuk bergerak, dimana, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah (APBD),” jelasnya, ditemui, disela-sela paripurna pembahasan RKUA PPAS APBD-P 2016, Senin (22/8).

Berita Sejenis

Tim Satgas Lubuklinggau Cek Stok Jelang Natal

Temani Cari Ponsel, Pelajar SMA Diperkosa

Asah Otak Sebelum Tumpul

1 daripada 3.080

Selain itu, sambung dia, dengan demikian, keadaan yang mengharuskan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat maupun kondisi luar biasa. “Perlu diperhatikan perbedaan asumsi dengan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) yang ditetapkan sebelumnya, program dan kegiatan dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran berjalan,” papar politisi PDIP itu.

Ia menyebutkan, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam APBD perubahan apabila asumsi KUA tidak tercapai serta apabila melampau asumsi maka harus ditingkatkan. “Oleh karena itu, antara Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD serta alat kelengakapan DPRD perlu membahas rancangan KUA perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan secara efektif, efisien dan akurat,” pungkas Herliansyah.

Sementara itu, Bupati Lahat, H Aswari Riva’I mengemukakan, dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS perubahan tahun anggaran 2016 ini dikaitkan dengan kondisi perekonomian nasional yang relatif belum stabil. “Seperti pertumbuhan ekonomi belum optimal dan melemahnya harga komoditas minyak bumi sehingga berdampak pada kinerja perekonomian nasional dan daerah,” katanya.

Ia mengungkapkan, kondisi global dewasa ini belum stabil menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan koreksi atar target beberapa komponen pendapatan daerah dalam APBD 2016. “Pemerintah menilai perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap target penerimaan perpajakan 2016 terutama penerimaan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak agar kebutuhan pendanaan belanja daerah dapat terpenuhi,” tegasnya. (korankito.com/rika)