Pendidikan LPKA Setara Dengan Sekolah Umum

IMG_20160817_150327_AO_HDR

Palembang – 14 penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bebas setelah medapatkan Remisi Umum 2 (RU 2) di hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) 17 Agustus 2016. Kepala LPKA Pakjo Palembang Endang Lintang Hardiman mengungkapkan, dari jumlah 173 penghuni LPKA ada 124 anak yang mendapat remisi dan 14 diantaranya langsung bebas. 110 orang sisanya ada yang dapat potongan tahanan  dengan variasi waktu yang berbeda dari 1-4 bulan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam PP 174 tahun 1999 mengenai RU 1 (Remisi Umum 1).

“Untuk kriteria yang mendapatkan Remisi, yaitu berkelakuan baik, menjalani  pembinaan minimal 6 bulan. Berbeda dengan tahan dewas yang mendapat remisi dua kali setahun, saat hari raya keagamaa dan hari kemerdekaan Anak anak medapat remisi tiga kali setahun karena pada saat  hari anak tanggal 23 juli mereka mendapatkan remisi. Sekarang ini sesuai amanah negara lembaga pemasyarakatan (Lapas) anak sudah berubah bukan lagi lembaga penjara tapi menjadi lembaga pembinaan disemua aspek, agama, ilmu pengetahuan  sampai pembinaan keahlian,” tegas Endang kepada Koran kito sebelum gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) memberikan simbolis Remisi kepada anak penghuni LPKA, Rabu (17/08).

Sementara itu, Kepala Komisi Perlindungan Anak Indonesia kota Palembang Adi Sangadi menambahkan, sudah dari 4 tahun lalu kita upayakan meningkatkan pendidikan di LPKA dan saat ini setelah kerjasama dari berbagai pihak akhirnya terwujud pendidikan yang sama dengan di sekolah-sekolah pada umumnya.

“Terpidana pun wajib belajar, hak perlindungan anak itu ada. Jadi, saat ini lapas (lembaga pemasyarakatan) anak sudah berevolusi menjadi LPKA, sehingga anak-anak benar-benar dapat merasakan suasana sekolah di asrama disbanding di dalam penjara dan hanya menjadi tahanan,” beber Adi di lokasi yang sama di LPKA Pakjo Palembang.

Menurutnya, saat ini tinggal mengusulkan Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) di Polsek, Polres maupun Polda. Dikatakannya, LPKA ini akan menjadi percontohan, kedepannya jika ada seorang anak diusia sekolah yang masuk jeruji besi, maka orang tuanya tidak perlu khawatir karena anaknya akan mendapatkan pendidikan yang sama dengan sekolah umum lainnya.

“Bagaimanapun mereka adalah aset bangsa, nantinya tenaga dan buah pemikirannya akan difungsikan oleh Negara. Kebetulan saja saat ini mereka sedang tersesat, sedikit melenceng perilakunya. Jadi, tugas kita untuk meluruskannya,” kata Adi.

Senada dengan Adi, kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo mengucapkan, ijazah yang mereka terima itu sama. Guru yang mengajar dan pelajarannya pun sama, yang berbeda hanya lokasi mereka belajar. Jadi, setelah keluar dari sini pun mereka tetap bisa melanjutkan kehidupan normal mereka, karena semua kesalahan yang telah mereka perbuat sudah mereka bayar lunas.

“Ijazahnya dikeluarkan oleh sekolah terdekat, tidak ada bedanya. Jadi, apa bila ada pihak sekolah yang tidak mau menerima mereka sekeluarnya mereka dari LPKA, maka harus segera laporkan kepada saya. Jelas itu tindakan diskriminasi,” ujar Widodo.

Menurut widodo, setiap orang itu punya masa lalu, yang penting itu bagaimana pendidik itu mendidik mereka agar lebih baik. “Tidak perlu memandang masa lalu mereka, toh yang di sekolah umum juga punya masa lalu. Apakah masa lalu mereka baik semua?, bahkan ada saja yang buruk,” pungkasnya. (korankito.com/eja)