Bisa Dipercaya

Sengketa Lahan, Pol PP Nyaris Bentrok

Palembang – KORKIT

Puluhan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Sumsel yang melakukan pengamanan di lokasi penimbunan lahan pembangunan Convention Hall, nyaris bentrok dengan warga, Senin (15/8). Pemicunya, ada yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan belum dibayarkan ganti ruginya.

Berita Sejenis
1 daripada 11

Peristiwa ini terjadi di Jalan Gubernur HA Bastari, Kecamatan Seberang Ulu (SU) I Palembang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketegangan dipicu antara petugas dan seorang warga. Adalah Antoni Rois alias Arois (52) warga Jalan Aiptu Wahab, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Kertapati, Palembang yang mengklaim sebagai pemilik lahan belum menerima ganti rugi dari pihak pemerintah provinsi.

Oleh karena itu, pihak Arois meminta agar kegiatan yang ada di lahan miliknya, untuk dihentikan sementara. Hingga, proses ganti rugi dterselesaikan.

“Kami sudah mengajukan proses ganti rugi kepada pemeritah, jadi selama proses tersebut berjalan, kami meminta agar penimbunan tersebut untuk ditunda sementara, bukan dihentikan. Hingga ada keputusan dari pemerintah, jika memang ada ganti rugi, juga harus disesuaikan,” ujar Arois.

Lanjutnya, sebagai warga negara, pihaknya mendukung adanya pembangunan serta program dari pemerintahan. Akan tetapi, ia berharap agar proses pembangunan tersebut tidak mengganggu kepentingan masyarakat.

“Ke depannya, jika tetap mentok, dan belum mendapatkan ganti rugi, maka kami akan melaporkannya ke pengadilan. Kita berani karena kita punya hak, punya surat tanahnya sebatas GS (gambaran situasi) dan Kecamatan. Tanah kami seluas 7 hektar ada di kawasan tersebut,” tambah Arois.

Khawatir terjadi sesuatu yang tidak dinginkan, akhirnya Kasi Ops Pol PP Sumsel, Fedrian Malian meminta bantuan anggota kepolisian. Tidak lama, anggota Sat Reskrim bersama anggota Sat Intelkam, dan jajaran anggota polisi dari Polsek SU I langsung terjun ke lokasi.

Kasat Reskrim, Kompol Maruly Pardede bersama Kasat Intelkam Polresta Palembang, Kompol Budi Santoso, dan Kapolsek SU I, AKP Khalid Zulkarnain menjadi penengah di antara kedua pihak yang berseteru ini.

Menurut, Kasi Ops Sat Pol PP, Fedrian Malian mengatakan pada Sabtu (13/8) kemarin, satu mobil truk yang sedang bertugas, ditahan pihak Arois. Dari situlah, pihaknya melakukan pengamanan di tempat eskusi lahan tersebut.

“Sabtu kemarin, truk pengangkut tanah sempat ditahan oleh mereka. Saat kami datang ke lokasi, tiba-tiba mereka beramai-ramai mendatangi kami dan membawa surat menyurat. Kamikan cuma melaksanakan tugas. Jadi kami arahkan, jika ada klaim tanah langsung kirim surat ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah),” katanya.

Menurut Fedrian, saat itu warga yang mendatangi mereka tidak terima, dan meminta penimbunan tersebut dihentikan, hingga ada kejelasan terhadap ganti rugi mereka.

“Tidak bisa begitu. Selama dua bulan ini dilakukan penimbunan, dan lahan sudah dua pertiga, dan hampir selesai, tiba-tiba mereka datang. Jadi hampirlah mereka tadi mau ribut-ribut. Jika memang ada surat, sebaiknya langsung diadukan dan dibandingkan dengan surat milik pemerintah, sehingga diketahui yang benarnya kan,” tuturnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Palembang, mengimbau agar kedua bela pihak untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Palembang.

“Kami harapkan, agar tidak terjadi kericuhan, jika terjadi kami akan mengambil tindakan tegas, dan mengamankan semuanya. Serta, pemilik lahan yang meras dirugikan untuk melaporkannya dan kami siap menerima laporan itu. Tapi harus diperkuat bukti-bukti yang ada,” tegasnya. O denny

Palembang – KORKIT

Puluhan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Sumsel yang melakukan pengamanan di lokasi penimbunan lahan pembangunan Convention Hall, nyaris bentrok dengan warga, Senin (15/8). Pemicunya, ada yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan belum dibayarkan ganti ruginya.

Peristiwa ini terjadi di Jalan Gubernur HA Bastari, Kecamatan Seberang Ulu (SU) I Palembang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketegangan dipicu antara petugas dan seorang warga. Adalah Antoni Rois alias Arois (52) warga Jalan Aiptu Wahab, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Kertapati, Palembang yang mengklaim sebagai pemilik lahan belum menerima ganti rugi dari pihak pemerintah provinsi.

Oleh karena itu, pihak Arois meminta agar kegiatan yang ada di lahan miliknya, untuk dihentikan sementara. Hingga, proses ganti rugi dterselesaikan.

“Kami sudah mengajukan proses ganti rugi kepada pemeritah, jadi selama proses tersebut berjalan, kami meminta agar penimbunan tersebut untuk ditunda sementara, bukan dihentikan. Hingga ada keputusan dari pemerintah, jika memang ada ganti rugi, juga harus disesuaikan,” ujar Arois.

Lanjutnya, sebagai warga negara, pihaknya mendukung adanya pembangunan serta program dari pemerintahan. Akan tetapi, ia berharap agar proses pembangunan tersebut tidak mengganggu kepentingan masyarakat.

“Ke depannya, jika tetap mentok, dan belum mendapatkan ganti rugi, maka kami akan melaporkannya ke pengadilan. Kita berani karena kita punya hak, punya surat tanahnya sebatas GS (gambaran situasi) dan Kecamatan. Tanah kami seluas 7 hektar ada di kawasan tersebut,” tambah Arois.

Khawatir terjadi sesuatu yang tidak dinginkan, akhirnya Kasi Ops Pol PP Sumsel, Fedrian Malian meminta bantuan anggota kepolisian. Tidak lama, anggota Sat Reskrim bersama anggota Sat Intelkam, dan jajaran anggota polisi dari Polsek SU I langsung terjun ke lokasi.

Kasat Reskrim, Kompol Maruly Pardede bersama Kasat Intelkam Polresta Palembang, Kompol Budi Santoso, dan Kapolsek SU I, AKP Khalid Zulkarnain menjadi penengah di antara kedua pihak yang berseteru ini.

Menurut, Kasi Ops Sat Pol PP, Fedrian Malian mengatakan pada Sabtu (13/8) kemarin, satu mobil truk yang sedang bertugas, ditahan pihak Arois. Dari situlah, pihaknya melakukan pengamanan di tempat eskusi lahan tersebut.

“Sabtu kemarin, truk pengangkut tanah sempat ditahan oleh mereka. Saat kami datang ke lokasi, tiba-tiba mereka beramai-ramai mendatangi kami dan membawa surat menyurat. Kamikan cuma melaksanakan tugas. Jadi kami arahkan, jika ada klaim tanah langsung kirim surat ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah),” katanya.

Menurut Fedrian, saat itu warga yang mendatangi mereka tidak terima, dan meminta penimbunan tersebut dihentikan, hingga ada kejelasan terhadap ganti rugi mereka.

“Tidak bisa begitu. Selama dua bulan ini dilakukan penimbunan, dan lahan sudah dua pertiga, dan hampir selesai, tiba-tiba mereka datang. Jadi hampirlah mereka tadi mau ribut-ribut. Jika memang ada surat, sebaiknya langsung diadukan dan dibandingkan dengan surat milik pemerintah, sehingga diketahui yang benarnya kan,” tuturnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Palembang, mengimbau agar kedua bela pihak untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Palembang.

“Kami harapkan, agar tidak terjadi kericuhan, jika terjadi kami akan mengambil tindakan tegas, dan mengamankan semuanya. Serta, pemilik lahan yang meras dirugikan untuk melaporkannya dan kami siap menerima laporan itu. Tapi harus diperkuat bukti-bukti yang ada,” tegasnya. O denny