Banyak Pejabat Pemkot Bakal Turun Jabatan 

kantor-walikota

Palembang – Adanya perubahan Nomenklatur atau susunan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), akan membawa pengaruh besar untuk struktur SKPD dilingkungan Pemkot Palembang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016, akan terjadi perombakan besar-besaran pada SKPD di lingkungan Pemkot Palembang. Hal ini di ungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang Vivi Novitriani.

“Saat ini rancangan badan atau dinas mana yang akan dipangkas, dimerger ataupun dipisah sesuai urusan pemerintahan sedang dipersiapkan,” ungkapnya.

Perubahan nomenklatur yang akan dilaksanakan di lingkungan Pemkot Palembang terang Vivi, berdasarkan tupoksi beban kerja dan analisa beban kerja dari badan atau dinas yang ada saat ini. “Sesuai perintah Pemerintah Pusat, saat ini kita sedang melakukan pemetaan untuk perubahan Nomenklatur SKPD. Karena, badan atau dinas di setiap daerah, akan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan,” jelasnya.

Vivi menyebutkan ada tiga kategori SKPD sesuai beban kerjanya. Dimana, beban kerja terberat klasifikasi A dengan grade 800-1000, B dengan grade 600-800, dan C dengan grade 300-600. “Jika memang SKPD dengan beban kerja cukup berat tetapi masuk ke kategori yang tidak sesuai, maka akan terjadi banyak pengurangan, dan berpengaruh pada pemangkasan,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan Vivi, saat ini ada beberapa dinas yang kemungkinan akan dilakukan peleburan dan urusan pemerintahan yang akan dipisah menjadi dinas atau badan tersendiri. Dimana beberapa dinas yang bukan urusan pemerintah akan dilakukan merger dengan dinas atau badan lain berdasarkan skor atau tipe.

“Berdasarkan urusan, hanya ada 28 dinas atau badan. Dimana itu berdasarkan tipe A, B dan C. Dan Pemerintah Daerah diminta untuk mengatur hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016, turunan dari Undang-undang (UU) 23 tahun 2014,” bebernya.

Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, ada beberapa item untuk menentukan pembentukan dinas. Jika memang skor ataupun tipe pada urusan tersebut memungkinkan.

Seperti, SKPD dengan tipe C, harus digabung dengan SKPD yang serumpun. Untuk skornya akan ditentukan dari berbagai penilaian, seperti indikator tingkat kepentingan urusan yang berkaitan dengan pemerintahan. “Di Palembang sendiri, masih ada SKPD yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dengan tipe C. Agar lebih efisien dan efektif,” ucapnya.

Saat ini, sesuai dengan aturan, untuk klasifikasi dengan beban kerja terberat, akan dianalisis lagi. Jika memang harus dipisah, maka akan dilakukan pembentukan SKPD baru. Sedangkan, untuk SKPD dengan tipe C, akan dimerger atau digabungkan dengan SKPD yang serumpun, tapi tetap harus berdasarkan urusan.

Seperti Dinas Tata Kota yang akan dimerger dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan Kota (DKK) dengan Badan Lingkungan Hidup, Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman dengan Dinas PU Cipta Karya (CK) dan Perumahan dan ada beberapa dinas serta badan lain di lingkungan Pemkot Palembang.

“Sekarang kita sedang masuk dalam tahap pemetaan dan analisis sesuai dengan aturan serta keadaan keuangan Pemkot Palembang. Namun, sekarang belum dapat di publish penuh karena harus mendapat persetujuan Walikota dan pembuatan Perda. Yang jelas, 2017, semuanya akan dilaksanakan,” tukasnya. (korankito.com/ria)