Ratusan Guru di Palembang Tak Terima Sertifikasi

IMG_20160804_105917_AO_HDR

Palembang – Sebanyak 124 guru se-kota Palembang yang menunaikan ibadah haji tidak akan menerima sertifikasi dan tunjangan apapun. Berdasarkan aturan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bahwa semua bentuk tunjangan kepada tenaga pendidik akan diberhentikan selama mereka cuti untuk melaksanakan ibadah haji.

Kepada Koran Kito, Ahmad Zulinto kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan juga sebagai ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan (Sumsel) mengatakan, jika tenaga pendidik yang cuti besar untuk menunaikan ibadah haji tidak akan menerima tunjangan.

“Saya saja Kepala Disdikpora tidak menerima tunjangan dalam bentuk apapun, karena ini sudah ketentuan. Tidak mungkin yang cuti tetap mendapat tunjangan, itu akan menimbulkan rasa ketidakadilan sesama tenaga pendidik,” beber dia seusai melepas jemaah haji dari PGRI kota Palembang di Masjid Reira milik yayasan Pembina kecamatan IT 2, Kamis (04/08).

Maksimal cuti 49 hari. Lanjutnya, jika ada yang cuti melebihi kebijakan tersebut maka mereka harus menanggung konsekuensinya sendiri. “Sertifikasi dan tunjangan mereka selama ini tidak akan dibayarkan dalam kurun waktu 2 bulan. Jadi mereka hanya menerima gaji pokok saja, selepas itu mereka akan kembali bisa menikmati tunjangan tersebut,” tegas Zulinto.

Dari pantauan koran kito ada 124 anggota PGRI yang berangkat menunaikan ibadah haji, dari guru ekolah dasar (SD) 60 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 36 orang, SMA 7 orang, SMK 8 orang serta 13 orang pengawas 13. Terdapat penigkatan, dari tahun lalu hanya 101 orang dan saat ini ada 124 orang yang berangkat. Dan dana yang digunakan untuk keberangkatannya adalah dana pribadi jemaah.

“Kami hanya melepas secara simbolis saja, untuk semua biaya akomodasi keberangkatan dan di tanah suci menggunakan dana pribadi masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, setiap sekolah yang terdapat tenaga pengajarnya yang berangkat haji, maka pihak sekolah harus menyediakan guru pengganti untuk mengisi kekosongan jam pelajaran tersebut. “Harus ada yang menggantikan, baik guru sesama mata pelajaran maupun guru honor, toh cutinya maksimal hanya 49 hari,” pungkasnya. (korankito.com/eja)