Dugaan Korupsi Dana Hibah, Bupati Yan Anton Diperiksa Kejakgung

IMG_6699Palembang – Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, memenuhi panggilan Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung RI di Kejati Sumsel, Rabu (3/8). Kedatangan mantan anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014, untuk diperiksa penyidik terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi dana hibah Provinsi Sumsel 2013 senilai Rp 2,1 triliun.

Namun, kedatangan Yan Anton di Kejati Sumsel, tak seperti terperiksa lainnya yang datang lalu masuk ke gedung Kejati Sumsel melalui pintu depan serta mengisi buku tamu. Yan Anton datang dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna hitam BG 1691 JT, lalu masuk ke gedung Kejati Sumsel lewat pintu belakang.

Ketika baru tiba, Yan Anton langsung masuk ke dalam ruangan pemeriksaan di aula lantai satu dan duduk di kursi tunggu paling ujung di sudut ruangan tersebut. Aksi Yan Anton ini sempat mengecoh sejumlah wartawan yang sejak pagi meliput pemeriksaan tersebut. Sekitar pukul 13.00 WIB, barulah Yan Anton menjalani pemeriksaan hingga pukul 15.30 wib. Usai menjalani pemeriksaan, Yan Anton keluar dari gedung Kejati Sumsel lewat pintu belakang.

Kepada wartawan Yan Anton mengatakan, selama pemeriksaan banyak pertanyaan yang diajukan jaksa penyidik Kejagung kepadanya. Di antaranya siapa ketua komisi saat dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014.

“Termasuk pertanyaan dana aspirasi yang saya ajukan saat itu. Dalam pemeriksaan, saya sampaikan jika dana aspirasi tersebut dipergunakan untuk membangun jalan, jembatan, serta pembangunan lain-lain. Kalau pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang kedua kalinya sebagai saksi,” kata Yan Anton seraya masuk ke dalam mobil.

Pantauan di lapangan, selain Yan Anton dan Sakim dalam pemeriksaan tersebut juga tampak mantan Ketua DPRD Sumsel Wasista Bambang Utoyo dan mantan Wakil Ketua DPRD Sumsel HA Djauhari.

Usai menjalani pemeriksaan Wasista Bambang Utoyo mengatakan, anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 berjumlah 75 orang terdiri dari delapan fraksi. Dimana masing-masing anggota DPRD kala itu semuanya mengajukan dana aspirasi Rp 5 miliar setiap anggota DPRD. Dana itu diajukan, setelah tiga kali reses atau kunjungan ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.

“Kalau saya saat itu mengajukan bantuan untuk PAUD, perbaikan jalan, serta bantuan tedmon. Masing-masing anggota DPRD juga melakukan hal yang sama. Namun untuk dana aspirasi ini kita hanya sebatas mengajukan dana saja sebab pengaturan uang dan tander semuanya diatur oleh TAPD Pemerintahan. Jadi uang Rp 5 miliar itu tidak dipegang oleh anggota DPRD, yang memegangnya TAPD. kita (anggota DPRD) hanya sebatas menerima aspirasi rakyat dari rases, kemudian mengajukan anggaran untuk disalurkan kepada masyarakat, itu saja,” paparnya.

Dilanjutkannya, setelah uang aspirasi direalisasikan untuk bantuan dan pembangunan maka untuk pertangungjawabannya dibuat oleh pengaju aspirasi yakni masyarakat penerima dana.

”Terkait hal tersebutlah Kejagung memeriksa saya sebagai saksi, dimana pertanyaan yang diajukan sama seperti pertanyaan dalam pemeriksaan beberapa waktu lalu, yakni terkait reses dan proses dana aspirasi yang diajukan,” tandasnya.

Ketua Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejagung RI Haryono mengungkapkan, pemeriksaan para mantan anggota DPRD Sumsel merupakan pemeriksaan lanjutan setelah sebelumnya pihaknya telah memeriksa LSM, Ormas dan sejumlah PNS di Kejati Sumsel.

“Ada 48 mantan anggota DPRD Sumsel yang kita periksa. Dengan pemeriksaan ini diketahui jika dana hibah Pemprov Sumsel tersebut selain diterima LSM dan Ormas, juga diterima oleh mantan anggota DPRD Sumsel untuk dana aspirasi. Dari itulah para mantan DPRD Sumsel tersebut kita periksa,” ungkapnya.

Dalam pemeriksaan, lanjut Haryono, Kejagung mempertanyakan bagaimana proses penganggaran dana aspirasi dan reses. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap para mantan anggota DPRD Sumsel merupakan pemeriksaan yang kedua kalinya, setelah beberapa waktu yang lalu pihaknya telah melakukan pemeriksaan di Kejati Sumsel.

“Dulu saat penyelidikan mereka ini sudah kita periksa. Dan kini ditahap penyidikan mereka kembali kita periksa sebagai saksi. Tujuannya untuk mempertajam penyidikan serta melengkapi berkas dua tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung RI,” tegasnya. (korankito.com/denny)