Kinerja Tak Maksimal, Sertifikasi Guru Dihapuskan

IMG-20160714-WA0006

Palembang – Tunjangan sertifikasi guru dihapuskan. Kebijakan dari menteri pendidikan baru untuk mengoptimalkan kinerja guru dan memangkas biaya yang dianggap membuang-buang uang negara saja.

Sertifikasi guru diberlakukan secara nasional, sehingga perubahan atas pelaksanaannya juga harus secara nasional pula dan tentu melalui tahapan perbaikan aturan, sosialisasi, serta penyiapan sistem secepatnya. Penghapusan tunjangan ini bertujuan untuk memangkas biaya yang dipandang tidak perlu dikeluarkan Negara seperti biaya pelatihan untuk sertifikasi. Dengan diberlakukannya resonansi finansial diyakini dapat meningkatkan kinerja guru, dan untuk kesejahteraan guru disesuaikan dengan kinerjanya.

Kepada koran kito kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Selatan (Sumsel) mengatakan, Apapun ketentuan yang akan diberlakukan Dinas Pendidikan Sumsel sebagai wakil pemerintah pusat (Kemendikbud RI) tentu harus siap menjalankannya.

“Saat ini posisi Disdik Sumsel adalah terus memperbarui informasi terkait hal tersebut dan menyiapkan berbagai hal terkait pelaksanaannya juga hal itu benar-benar akan diberlakukan,” beber Widodo.

Mengenai penghapusan tunjungan sertifikasi guru dan digantikan dengan tubjangan resonansi finansial masil belum sepenuhnya diberlakukan, masih wacana dan kemungkinan akan segwra diberlakukan. Diakuinya, terdapat beberapa perbedaan yang sangat signifikan dalam proses penilaiannya.

“Bedanya antara tunjangan sertifikasi guru dan resonansi finansial ialah, sertifikasi melalui proses seperti yang selama ini berjalan dimana guru-guru wajib mengumpulkan portofolio, uji kompetensi, dan diklat. Sedangkan pada resonansi tidak demikian, guru akan didorong meningkatkan kualitas kerjanya dan dari kinerja itu nanti akan dibayarkan tunjangan sesuai kinerja sehingga peningkatan kualitas aparatur teraebut secara perlahan dan berkelanjutan akan dapat kita rasakan setelah itu,” ungkap Widodo melalui pesan singkatnya kepada koran kito.

Untuk teknis penilaian kinerja guru kita akan laksanakan setelah ada Petunjuk Teknisnya dari Kemendikbud. “Mudah-mudahan setelah ini kita kumpul di Kemendikbud untuk mendapat arahan Mendikbud mengenai teknis penghapusan sertifikasi menjadi resonansi finansial,” harapnya.

Sementara itu, Sirozi selaku ketua Dewan Pendidikan Indonesia (DPI) yang juga menjabat sebagai rektor Universitas Islam Negeri (UIN) menambahkan, jika sebelum membuat keputusan aparatur pemerintah yang berwenang harus benar-benar mengkaji dan mengevaluasi kebijakan tersebut, mengingat itu adalah keputusan yang cukup ekstrim dan dinilai dapat memicu penolakan keras dari tenaga pengajar diseluruh Indonesia.

“Saya kira aparatur pemerintah yang berwenang dalam pembinaan karir guru perlu mengkaji ulang mengenai apa semangat dari sertifikasi guru tersebut. Apa nilai-nilai filosofis dibalik semua itu,” kata Sirozi di ruang kerjanya di UIN Palembang, Senin (01/08).

Dijelaskannya, dalam sertifikasi guru tersebut terkandung beberapa nilai semangat, seperti untuk peningkatan kesejahteraan guru, yang kedua untuk mendorong kinerja guru yang lebih baik, dan yang ketiga bertujuan dalam jangka panjang untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

“Guru adalah aktor utama dalam dunia pendidikan. Masalah sertifikasi hanya istilah saja, yang penting adalah pemerintah memikirkan kesejahteraan guru itu bagaimana, kelengkapan infrastruktur di sekolah juga harus dilengkapi untuk memaksimalkan kinerja guru,” tuturnya.

Harus dievaluasi. Lanjutnya, saya sangat setuju kalau tunjangan itu benar-benar berbasis kinerja, jangan sampai guru yang kinerjanya baik dan yang tidak baik dipukul rata tunjangannya. “Yang diperlukan itu evaluasi, mengenai proporsionalitas guru itu benar-benar adil. Monitoring juga saat ini belum maksimal, apa yang dikerjakan oleh guru di sekolah dari kedatangan sampai kepulangannya dari sekolah, sehingga guru yang berprestasi dan tidak berprestasi itu mendapat tunjangan yang sama,” tegasnya.

Pola yang proporsional dan adil itu memang sangat dperlukan. Dikatakannya, tanggal 22 Juli lalu ia menghadiri menghadiri pertemuan asosiasi pendidikan nasional di Jakarta dan yang menjadi salah satu bahan pembicaraan adalah banyaknya hasil survei yang menunjukkan bahwa sertifikasi guru itu belum berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kinerja guru.

“Penelitian itu dilakukan secara lokal, nasional dan bahkan oleh lembaga internasional Unesco. Pemberian tunjangan sertifikasi tidak maksimal. Bahkan Unesco mengatakan sertifikasi Indonesia itu “doubling for nothing”. Kita melihat meski bayaran guru digandakan tapi tetap tidak ada hasil yang maksimal,” jelas Sirozi.

Sejauh ini program sertifikasi guru ini hanya mencapai 2 dari 3 hal yang penting. Pertama kesejateraan guru memang sudah terpenuhi, dan yang kedua membuat profesi guru lebih menarik dan atraktif. Namun sayangnya point yang terpenting dari hal tersebut belum terpenuhi yakni mengenai kinerja guru yang maksimal.

“Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan, pointnya dalam kebijakan publik harus dikaji lebih mendalam. Dengan tingkat kesejahteraan yang baik saja, masih belum efektif kinerjanya. Tujuan akhirnya itu peningkatan mutu pendidikan. Dinas pendidikan terkait juga harus memenuhi kebutuhan guru yang lain, seperti ruang kerja yang representatif untuk memaksimalkan kinerjanya,” pungkasnya. (korankito.com/eja)