Petani Tuntut Cabut HGU PTPN 7

IMG-20160728-WA0003

Palembang – Puluhan petani dari Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan Muaraenim yang tergabung dalam Gerakan Tani Sumatera Selatan (Sumsel) datangi kantor DPRD Sumsel dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel, Kamis (28/7). Kedatangan petani itu, untuk menyampaikan aspirasi agar dapat menyelesaikan kasus agraria yang terjadi antara masyarakat Kabupaten Muaraenim Desa Pagar Dewa dan Kabupaten Ogan Ilir Desa Betung, Rengas, Lubuk Bandung, Sribandung, Srikembang dengan PTPN VII.

“Ini gerakan tani Sumsel dua kabupaten menuntut haknya kembali. Dari tahun 1983, perampasan tanah terjadi dengan berbagai pola, pola perampasan dengan tanpa ganti rugi, dengan ganti rugi yang tidak layak dan dengan pergantian rugi yang tidak sesuai dengan luasan hektar yang sudah dimiliki dari awal oleh masyarakat secara turun temurun bersumber dari tanah ulayat,” kata koordinator aksi Dedek Chaniago.

Dedek mengatakan tahun 2014, sampai sekarang, masyarakat terus menuntut lahan hak mereka yang telah dirampas dan berharap di pemerintahan era Jokowi yang memiliki program pendistribusian lahan 9 juta hektar.

“Di Ogan Ilir unit usaha tebu Cinta Manis PTPN VII masuk dengan tidak ada plasma dan hampir separuh usaha PTPN VII Cinta Manis tidak ber HGU (6500 dari luasan 20.000 dara BPN). Kita minta pemerintah serius selesaikan. Kami minta janji Jokowi untuk mengembalikan tanah tanah rakyat dengan masuk skema pendistribusian lahan,” ujar Dedek.

Pada aksi itu, massa membentangkan spanduk dan membacakan 7 tuntutan diantaranya, selesaikan kasus agraria antara masyarakat Kabupaten Muaraenim Desa Pagar Dewa dan Kabupaten Ogan Ilir Desa Betung, Rengas, Lubuk Bandung, Sribandung, Srikembang dengan PTPN VII. Kembalikan lahan masyarakat yang telah dirampas oleh PTPN VII. Ketiga, stop kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi dalam penyelesaian konflik yang selalu masyarakat jadi korban.

“Selesaikan konflik tanah yang melibatkan perempuan dan menggunakan pendekatan sensitif dan reaponsif gender. Rekomendasi dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten serta legislatif provinsi dan kabupaten dalam penyelesaian mengembalikan lahan masyarakat yang telah dirampas oleh PTPN VII. Stop memperpanjang HGU PTPN VII atau memperbaharui HGU PTPN VII di lahan yang masih berkonflik,” jelas Dedek.

Menanggapi tuntutan massa tersebut, Arkoni MD berjanji akan memperjuangkan apa yang saat ini diperjuangkan Gerakan Tani Sumsel. “Setelah ini, kami akan panggil BPN yang mengeluarkan HGU baru. Karena HGU baru itu bisa keluar jika lahan tersebut clear. Kami tidak akan tutup mata dan saya janji akan mengawal terus. Saya akan berusaha semaksimal mungkin, karena saya juga anak petani,” tegasnya. (korankito.com/reno)