Bisa Dipercaya

Komnas HAM Datangi Polda Sumsel

20160728_115229

Palembang – Banyaknya pengaduan masyarakat tentang tindak penyiksaan yang dilakukan anggota Polri  yang masuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ditanggapi serius oleh Komnas HAM-RI dengan mendatangi langsung Markas Kepolisian Daerah Sumsel. Kamis (28/7).

Komisioner Komnas Ham-RI Natalius Pigai dalam kunjungannya mengatakan Komnas HAM RI sebagai pengawas eksternal aparat penegak hukum adalah antara lain mengawasi tugas dan pelaksanaan kepolisian RI dalam mendorong penegakan hukum yang adil, jujur imbang, objektif dan profesional.

Berita Sejenis

Dzumafo Perketat Pesaingan Lini Depan SFC

Polda Sumsel Sidak Pasar dan Siagakan Pasukan

Peran Motivasi Orangtua Terhadap Prestasi Anak

1 daripada 3.109

“Kami sangat sering menerima ribuan pengaduan masyarakat terkait dengan tugas kepolisian yang dilakukan oknum petugas yang selalu bertindak tidak adil ke masyarakat. Mendapat bayak laporan itu, Maka tugas Komnas HAM adalah melakukan, melihat langsung dan mendorong proses hukum yang dilakukan kepolisian apakah berlangsung jujur, adil dan non diskriminasi serta profesional apa tidak,” ungkap Natalius kepada sejumlah awak media.

Selain itu, lanjutnya,  yang sudah dilakukan Komnas HAM hampir dilakukan diseluruh Polda di Indonesia yaitu adalah dengan gelar kasus memintah perkembangan kasus yang dilaporkan dan yang belum dilaporkan ke Komnas HAM.

“Proses perkembangan informasi kasus yang telah dilaporkan ke Komnasham salah satunya laporan di Polda Sumsel. Akan konsen kami awasi. Karena ini kebijakan yang kami jalankan apalagi terkait kasus penyiksaan yang dilakukan pihak kepolisian Polda Sumsel yang pengaduan nya sudah diterima Komnasham RI,”jelasnya.

Untuk Polda Sumsel sendiri lebih dari sepuluh laporan yang masuk ke Komnasham terkait proses hukum penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Sumsel salah satunya di Banyuasin dan OKI. “Meraka telah melakukan proses hukum secara internal apabila laporan itu benar adanya,”tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, oleh karena itu penegakan hukum secara internal perlu dilakukan dan apabila terbukti secara pidana maka tindakan tegas harus diberikan kepada aparat yang telah melakukan penyiksaan dan penganiayaan kepada masyarakat.

“Sejauh ini dari pimpinan Polda Sumsel kami mendapatkan perkembangan demi perkembangan salah satunya penegakan hukum secara internal sudah dilakukan,” tutupnya. (korankito.com/kardo)