Bisa Dipercaya

Blanko Terbatas, Sekolah Harus Jeli Tulis Ijazah

IMG_20160727_101626_AO_HDR

Palembang – Blanko Ijazah dan Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) yang didistribusikan dari Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah hanya sesuai dengan jumlah peserta didik yang dinyatakan lulus. Bila terdapat kesalahan pada blanko yang sudah didistribusikan, pihak sekolah dapat membuat surat pernyataan dan permohonan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel untuk dapat mengeluarkan blanko baru.

Pendistribusian blanko ijazah dan SHUN untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Palembang sudah dilaksanakan sejak 18 Juli 2016 lalu, namun dari pantauan koran kito hingga saat ini masih terdapat beberapa SMP yang belum mengambil blanko tersebut di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) kota Palembang. Disinyalir SMP yang belum mengambil blankonya adalah SMP swasta.

Berita Sejenis
1 daripada 3.086

Dra. Nofritawati, M.Si selaku waka kurikulum SMPN 15 mengatakan jika sudah seminggu lebih pihaknya mengambil blanko ijazah dan SHUN di kantor Disdikpora Palembang. “Saat ini masih dalam proses pengecekan apakan ada blanko yang cacat. Mengingat prosesnya akan sesikit panjang jika ditemui kecacatan atau kesalahan penulisan untuk meminta blanko yang baru dari Disdik Provinsi,” jelas Nofrita diusai mengajar di ruang kelas SMPN 15 Palembang, Kamis (28/07).

Lanjutnya, pihaknya secara intens melakukan pengecekkan berulang-ulang agar nantinya ketika telah selesai diserah terimakan kepada siswa tidak ada lagi kesalahan baik dari segi penulisan maupun nomor seri blanko yang ganda.

Selain itu, Nofrita menjelaskan jika untuk upah penulisan blanko tersebut diambil dari dana Ujian Nasional (UN) yang dulunya dianggarkan dalam dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Upahnya dari dana UN sebesar 2ribu rupiah per set blanko dan dipotong PPH sebesar 5 persen. Kita tidak ambil upah dari orangtua maupun wali siswa karena itu dilarang dan memang sejak lama kami tidak pernah melakukan pungutan tersebut,” tegasnya.

Senada, Lukman Haris kepala bidang SMP/SM Disdikpora kota Palembang menambahkan, untuk saat ini memang sudah ada laporan terdapat beberapa kecacatan yang terdapat di blanko Ijazah dan SHUN.  Ada beberapa blanko SMP yang cacat dan akan dikembalikan ke provinsi untuk ditukar dengan yang baru. Ada yang nomor seri ganda dan ada yang Ijazahnya tidak terdapat bolong-bolong kecil seperti ijazah pada umumnya.

“Yang penting lapor dulu, karena jumlah blanko yang kita terima sesuai yang lulus. Tapi biasanya di Disdik provinsi ada lebihnya,” beber Lukman di kantor Disdikpora Palembang ketika diwawancarai oleh wartawan koran kito, Kamis (28/07).

Sekolah diharapkan agar dapat menyelesaikan penulisan ijazah dan SHUN dengan benar, kecuali jika dari sekolah dasar (SD) ada kesalahan maka orangtua harus membuat pernyataan ke sekolah untuk perbaikan.

Lanjut Lukman, sehubungan untuk upah penulisan maupun fotocopi ijazah tidak boleh adanya pungutan, karena sudah di anggarkan di dana BOS.

“Kalau orangtua/wali mau fotocopi atau legalisir serahkan saja sama orangtua. Yang tidak boleh itu ditentukan berapa besaran pungutannya, kalau memang diberi secara ikhlas, ya kenapa tidak diterima,” pungkasnya. (korankito.com/ejak)