Pekan Depan, Kejati Periksa Dana Hibah OKI dan Banyuasin 

IMG-20160722-WA0020

Palembang – Kejaksan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, akan melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana hibah di dua kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI). Hal ini, diungkap Kepala Kejati Sumsel Susdiyanto Agus Prapto melalui As Pidsus Kejati Sumsel Sudarwidadi.
“Kita sekarang sedang menyelidiki aliran dana hibah di Banyuasin dan OKI. Adapun, dana yang sedang kita selidiki ini adalah dana yang ada di tahun 2013,” ujarnya dalam acara Hari Bakti Adhyaksa (HBA) 56 tahun, di Gedung Kejati Sumsel.

Lanjutnya, karena masih dalam penyelidikan, Sudarwidadi belum bisa memberikan lebih rinci beberapa total dana hibah yang ada di dua Kabupaten tersebut dan siapakah tersangkanya. Hanya saja, Kejati Sumsel akan memanggil beberapa Lembaga Swaday Masyarakatan (LSM) untuk dimintai keterangan.

“Pekan depan, kita akan memulai memeriksa pihak-pihak yang dinilai mengetahui perihal dana hibah di dua kabupaten itu. Rencananya, kita akan memanggil sejumlah LSM untuk dimintai keterangan perihal dana hibah yang dialirkan bertepatan dengan Pilkada 2013 OKI dan Banyuasin,” terangnya.

Selain itu, masih dikatakan Sudarwidadi, Kejati Sumsel tengah mendalami pernerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di dua Kabupaten yang ada di Sumsel. Lagi, nama OKI masih menjadi sorotan, sedangkan satu kabupaten lagi berasal dari Ogan Ilir (OI).

“Untuk dua kasus ini pasti akan menyita waktu yang cukup panjang. Karena jarak yang berjauhan. Selain itu, terindikasi melibatkan orang banyak. Namun, akan tetap kita dalami,”tegasnya.

Menurutnya, sepanjang tahun 2016 ada beberapa kasus yang sudah diselesaikan dan masih dalam pengerjaan oleh Kejati Sumsel. Untuk pidana khusus, pihaknya sudah menangani tiga perkara dengan jumlah tersangkanya adalah tiga orang. Sedangkan untuk tahap pengadilan, Kejati Sumsel melimpahkan dua perkara ke tahap persidangan.  Total, uang yang sudah dikembalikan ke negara senilai Rp 1 miliar lebih.

“Untuk pidana umum, yang sudah dilimpahkan ke tahap pengadilan sebanyak 1949 perkara, dimana 750 perkara sudah dieksekusi. Sedangkan untuk pidana khusus belum  ada yang dieksekusi untuk tahun ini,”pungkasnya. (korankito.com/denny)