Bisa Dipercaya

Polemik PPDB Resahkan Kadisdikpora Palembang

zulinto-1[1]

Palembang – Polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) selalu terulang di setiap tahun ajaran baru. Hal ini seakan menjadi parasit yang menempel pada dunia pendidikan di Palembang, Sumatera Selatan.

Ditiap tahunnya, PPDB menjadi primadona problema di dunia pendidikan. Banyaknya laporan dan pemberitaan yang memblow upmengenai adanya oknum yang berkepentingan mengambil pungutan liar untuk membeli kursi di sekolah negeri membuat Ahmad Zulinto Kepala dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kota Palembang merasa resah.

Berita Sejenis

Ulah oknum ini meresahkan, Zulinto mengatakan jika untuk tahun depan bila memang ia masih dipercaya untuk menduduki kursi jabatannya, ia ingin mencanangkan tiga prosesi PPDB di sekolah-sekolah terutama sekolah menengah.

Yang pertama adalah jalur penelusuran minat dan prestasi akademik (PMPA), yang kedua dari kuota PPDB di sekolah tersebut disediakan 7 persen kursi untuk anak yang tidak mampu untuk bersekolah, dan yang ketiga menggunakan seleksi nilai raport dan ujian.

“Kita harus komit, semua aspek harus mendukung. Tahun depan akan kami sediakan 7 persen kursi untuk siswa yang tidak mampu untuk bersekolah dimana pun di kota Palembang,” beber dia kepada Koran kito.

Tidak ada pungutan, lanjutnya, laporkan saja kepada pihak yang berwajib bila memang ada pungutan di sekolah itu. “Itu oknum yang melakukan, saya tidak ada kepentingan disana. Saya sangat mendukung sekolah gratis,” jelas dia.

Daya tampung tiap sekolah itu terbatas, yang jadi pertanyaan itu kenapa setiap tahunnya banyak orangtua yang memaksakan anaknya untuk bersekolah di sekolah negeri. “Media harus seimbang, oknum pungli tersebut harus ditangkap. Anak saya saja sekolah di sekolah swasta, kok orangtua di Palembang berebutan memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Toh itu juga tidak menjamin kedepannya,” kata dia.

Mengenai sekolah yang memungut biaya sekolah per bulan kepada muridnya itu sah-sah saja asalkan sesuai dengan kebutuhan dan peraturannya. Komite sekolah dibentuk mempunyai dasar dan fungsinya, yang terpenting saat ini adalah transparansi pihak sekolah mengelola keuangannya.

“Contoh di SMAN 1 dan SMKN 2 Palembang, itu untuk listrik saja memakan dana mencapai 40 juta rupiah per bulannya. Kita harus berfikir logis. Sebatas mana kemampuan pemerintah untuk menggratiskan semua sekolah terutama di tingkat SMA,” tegas Zulinto.

Kita selesaikan dengan kepala dingin, menurutnya harus ada pihak yang mengaudit pengeluaran sekolah karena itu bukan wewenang Disdikpora. Pemberian bantuan ke sekolah kan berbeda antara sekolah yang di kota dan di desa. “Kita harus kritis terhadap transparansi biaya operasional sekolah. Bila perlu sekolah-sekolah dengan pengeluaran yang signifikan harus diaudit oleh inspektorat dan BPKP,” tuturnya.

Jadi harus kita pahami bersama, pungutan yang berlangsung di sekolah-sekolah besar itu masih tergolong wajar karena pengeluarannya juga besar. Tentu saja harus kita pantau besaran pungutan dan keluarnya dana dari sekolah. “Coba kita duduk bersama, kita hitung bersama. Sekolah-sekolah besar dengan fasilitas besar itu butuh biaya yang besar,” pungkasnya. (korankito.com/eja)