Enam Ketua Fraksi DPRD Muba Jalani Sidang Perdana

 

IMG20160711102532_1468216268676Palembang – Pengadilan Tipikor Palembang menggelar sidang perdana kasus suap pengesahan LKPJ 2014 dan RAPBD Muba 2015 yang melibatkan enam Ketua Fraksi DPRD Musi Banyuasin (Muba), Senin (11/7). Keenam terdakwa Ujang M Amin (Fraksi PAN), Jaini (Golkar), Parlindungan Harahap (PKB), Dear Fauzul Azim (PKS) Iin Pebrianto (Demokrat), dan Depy Irawan (Nasdem).

Sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim Kamaluddin berisi agenda mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Dalam dakwaan yang dibacakan JPU KPK RI, para terdakwa dijerat pasal 12 a dan 11 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Usai mendengarkan dakwaan JPU, majelis hakim Kamaludin memberikan kesempatan kepada terdakwa yang didampingi para penasihat hukumnya untuk menanggapi dakwaan jaksa.

“Sidang hari ini kita tunda dan kembali dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan pembacaan eksepsi dari penasehat hukum masing-masing terdakwa,” ujarnya.

Sementara itu Jaksa dari KPK Feby Dwiyandospendy, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan beberapa saksi untuk keenam terdakwa. Salah satu yang akan menjadi saksi yakni mantan Bupati Muba Pahri Azhari dan istrinya yang juga anggota DPRD Sumsel Lucianty Pahri.

Namun untuk Lucyanti Pahri masih akan dikoordinasikan terlebih dahulu mengingat sebelumnya sedang mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik. “Untuk Lucy, masih kita lihat kondisi kesehatannya. Karena kita dapat kabar beliau sedang tidak sehat,” kata Feby

Seperti diketahui, Pahri dan Lucy terlebih dahulu sudah disidangkan untuk kasus ini. Pahri divonis dengan hukuman pidana tiga tahun penjara. Sedangkan terdakwa Lucy divonis hukuman pidana 1,5 tahun penjara.

Selain itu juga majelis hakim memutuskan keduanya untuk membayar denda masing-masing Rp100 juta subsidair tiga bulan penjara. Berdasarkan putusan majelis hakim, keduanya terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.(korankito.com/ria)