Bisa Dipercaya

Dishubkominfo Sumsel Komitmen Terapkan SOP Perda Jembatan Timbang

IMG-20160627-WA0000

Palembang – Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkiminfo) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tidak lagi mengenal  istilah denda terhadap kelebihan muatan angkutan barang. Jika ada kelebihan muatan angkutan barang maka akan ditilang atau angkutan barang tersebut putar balik. Hal ini diungkapkan Kepala Dishubkominfo Sumsel H Nasrun Umar SH MM saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (27/6).

Dikatakan Nasrun, Dishubkominfo Sumsel sangat berkomitmen dalam menerapkan Standar Operasional Prodedur (SOP) sebagaimana Peraturan daerah (Perda) No 2 tahun 2016 tentang perubahan Perda No 4 tahun 2014 tentang  tertib muatan kendaraan angkutan barang. Pun juga Peraturan daerah (Perda) No 2 tahun 2016 tentang perubahan Perda No 4 tahun 2014 tentang  tertib muatan kendaraan angkutan barang.

Berita Sejenis

“Praktek-praktek yang dinilai sebagai pungutan liar atau pun sejenisnya yang kemudian muncul ke publik seperti bola panas yang kemudian perlu diklarifikasi. Sehingga pada gilirannya masyarakat memahami bahwa Peraturan Daerah yang telah diterbitkan menjadi barometer dan alat kontrol sosial,” katanya.

Pernyataan Nasrun ini sebagai klarifikasi dari pemberitaan salah satu media di Sumsel bahwa Nasrun Umar menyatakan semua telah berjalan sesuai apa yang telah dikomitmenkan tentang Maklumat Kepala Dinas No.800/318/10 Dishubkominfo Sumsel tentang ketentuan  atau aturan dalam pelaksana tugas pada unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor. Selanjutnya diteruskan dengan Surat Edaran Pelaksana Tugas di Unit Pelaksana Timbangan Bermotor (UPPKB) No.45.2/56/2/Dishubkominfo Sumsel dalam rangka penertiban, pengawasan dan peningkatan kinerja pelaksana tugas UPPKAB.

“Artinya inilah komitmen yang kami lakukan sebagai fakta integritas. Semua anggota menerapkan ini. Jika di luar pelaksanaan ada penyelewengan itu oknum. Dan siapapun yang mengetahui itu buktikan namanya dan bila perlu ada foto itu lebih bagus,” ujar Nasrun Umar didampingi Kepala Bidang SKDI Dishubkominfo Sumsel Afrian Joni dan Pelaksana Sosialisasi Perda Jembatan Timbang Junaidi.

Berangkat dari ketegasan dalam menjalankan komitmen tersebut, tentu juga diberikan punishment dan reward bagi seluruh pegawai sebagai bentuk penghargaan dan apa yang diberikan kontribusi kepada negara. “Oleh karena itu, makanya setiap tiga bulan sekali pegawai kami rotasi. Ini demi peningkatan kinerja. Dan semua ada Punishment Reward,” tambahnya.

Sementara itu, Junaidi selaku Pelaksana Sosialisasi Perda terkait yang diberi mandat Dishubkominfo Sumsel menyatakan bahwa Jambatan Timbang di kawal oleh Kepolisian setempat dan Polisi Militer.

Jika yang terjadi diluar dari Jembatan Timbang itulah dilakukan oleh oknum preman karena jika dilakukan oleh anggota atau oknum Dishub tidak ada pembuktian secara faktual. “Kalau tilang iya, karena itu sesuai aturan bahwa yang melebihi angkutan dan masa berlaku kendaraan sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelasnya.

Sambung Junaidi bahwa yang perlu diluruskan adalah oknum preman di tempat yang kemudian melakukan pungutan dengan mengatasnamakan jembatan timbang. Padahal itu kan diluar dari jembatan timbang yang memang diawasi oleh Kepolsian dan Polisi Militer. “Kalau pelanggaran banyak bahkan dari 500 sampai 700 kendaraan perhari 20 persen sebagian, mulai dari kelebihan angkutan maupun masa berlaku kendaraan,” pungkasnya. (korankito.com/ria)