Pemerintah Tidak Perlu Minta Maaf Kepada Eks PKI

IMG-20160624-WA0002

Palembang – Gejala munculnya kembali paham komunis tidak lain diakibatkan adanya angin segar yang diberikan oleh pemerintahan Joko Widodo, dimana di dalam  pidato pembahasan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden Joko Widodo menyatakan akan menyelesaikan permasalahan HAM berat yang terjadi selama ini di Indonesia salah satunya mengenai PKI.

Itulah kalimat pembuka yang disampaikan Mayjen (Purn) Kivlan Zein mengkritisi akan munculnya kembali paham komunisme di Indonesia dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan Lintas Politika di Amaris Hotel Palembang, Kamis (23/6).

Dikatakan Kivlan, adanya pidato dari Presiden itu menyebabkan para eks PKI seperti keluarga-keluarga keturunan dari PKI tersebut serasa mendapatkan angin segar. Mereka pun kemudian mengajukan yurisprudensi melalui Mahkamah Agung meminta untuk dicabutnya Tap MPR tentang larangan PKI serta UU no. 27 mengenai pelarangan PKI. Dimana para eks dan anak-anak eks PKI tersebut merasa tidak bersalah dan yang seharusnya bersalah adalah Presiden Soeharto, TNI karena melakukan kudeta kepada presiden Soekarno.

“Upaya peninjauan kembali yang diajukan oleh Eks PKI kepada Mahkamah Agung mengenai tuntutan pun dikabulkan. Jadilah para EKS PKI ini ada yang sudah mulai masuk ke ranah publik seperti menajdi polisi, PNS dan Pejabat publik lainnya. Dan ini pun menjadikan para Eks PKI ini seolah mendapat angin segar dan mulai melakukan upaya untuk menumbuhkan kembali komunisme di Indonesia,”jelasnya.

Menurut negosiator penting yang berhasil membebaskan 14 Warga Negara Indonesia dari penyanderaan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf Filipina ini, munculnya berbagai atribut yang ditemukan di beberapa daerah, dapat di lihat jika paham tersebut mulai dibangkitkan kembali.

Dan bukan hanya itu, para eks PKI ini juga melalui beberapa simposium yang dilakukan menuntut kepada pemerintah beberapa hal yakni adanya permintaan maaf dari pemerintah indonesia kepada para eks dan anak-anak PKI dan memberikan kompensasi sebesar 3 miliar untuk 3 juta orang eks PKI yang ada.

Ditegaskan Kivlan Zein, ini merupakan salah satu upaya dari para eks PKI ini untuk minta di akui dan agar dapat menyusup kembali dan masuk ke ranah-ranah pemerintahan. Karena itu ia pun menghimbau kepada pemerintah untuk tidak mengabulkan permintaan dari para eks PKI tersebut.

“Ketika komunisme sudah masuk melalui dan menggunakan demokrasi ini berbahaya. Mereka akan menghapus larangan terhadap PKI. Mereka akan merubah undang-undang dasar. Karena itu pemerintah tidak usah mengurusi lagi para eks PKI ini. Urus saja keadaan perekonomian indoensia yang ,ulai melambat ini,’ tegasnya.

Bila ini terjadi bukan tidak mungkin akan terjadi perpecahan dan terjadinya kudeta. “Tidak perlu minta maaf kepada PKI. Kalau mau ya minta maaf ke semua kejahatan yang terjadi. Bukan hanya kepada PKI saja. Itu saya setuju.”

Toh kata Kivlan eks dan anak keturunan PKI sudah bisa masuk disegala lini. Baik pemerintahan, politik serta lainnya. Dengan demikian tidak perlu ada permintaan maaf secara khusus. (korankito.com/ria)