Bisa Dipercaya

THR Wajib Dibayar H-7

kepala-dinas-tenaga-kerja-palembang-isnaini-madani_20160218_150045

Palembang- Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kota Palembang menghimbau kepada seluruh perusahaan yang terdaftar untuk membayarkan THR ini kepada pekerja/buruh perusahaan tepat waktu. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun ini wajib dicairkan minimal H-7 hari raya Idul Fitri 1437 H.

Kepada Koran Kito Kepala Disnaker Palembang Isnaini Madani mengakui, untuk besaran pembayaran THR ini minimal 1 bulan gaji yang harus dibayarkan. Hal ini sesuai dengan peraturan Kementerian Ketenagakerjaan yang menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Berita Sejenis

Tiket KA H-5 Ludes

Lebaran, Polisi Tidak Ada Cuti

Sambut Lebaran, BI Sumsel Siapkan 4,3 Triliun

“Aturan ini sudah jelas dan disahkan sejak 8 Maret 2016 lalu yang secara resmi menggantikan Permenaker Nomor PER.04/MEN/1994 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan,” jelas dia.

Imbuhnya, berdasarkan aturan ini pekerja dengan masa kerja satu bulan berhak mendapatkan THR. “Dalam peraturan baru, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan kini berhak mendapatkan THR yang besarannya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa kerja,” ungkapnya.

Isnaini juga memastikan pekerja dengan status outsourcing (alih daya), kontrak, ataupun pekerja tetap berhak menerima THR. “Kami mengimbau agar pembayaran THR dipercepat sehingga pekerja dapat menyambut Lebaran dengan penuh suka cita dan mempersiapkan mudik Lebaran secara lebih awal dan lebih baik tahun ini,” himbaunya kepada seluruh perusahaan.

Isnaini menegaskan jika ditemui perusahaan yang tidak membayarkan THR ini, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif. Maka itu pihaknya sudah menyurati perusahaan-perusahaan yang ada di Palembang dan bekerjasama dengan asosiasi-asosiai ketenagakerjaan. “Kita menyadari jika tidak bisa dilakukan sendiri, apalagi perusahan yang ada jumlahnya puluhan ribu, bahkan yang besar saja ada ada sekitar 4.000 perusahaan,” pungkasnya. (korankito.com/eja)