Bisa Dipercaya

Sembilan Perda Di Sumsel Dibatalkan

IMG-20160616-WA0010

Palembang – Terkait adanya instruksi dari Presiden Jokowi Widodo kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil kebijakan mengenai pembatakan Peraturan Daerah (perda) karena dianggap bermasalah dan dapat menghambat investasi serta lebih memberatkan pengusaha.

Kepala Biro Hukum dan HAM, Ardani, Jumat (17/6), mengatakan ada 118 perda yang perlu di kaji ulang. Hal ini didapatkan dari hasil pertemuan pada rapat koordinasi Kepala Biro Hukum seluruh Indonesia pada tanggal 12 Mei lalu di Lombok.

“Dari 118 perda yang perlu dikaji, untuk Sumsel sendiri ada pemerintah Sumsel ada 22 perda yang perlu di kaji oleh Pemprov. Dan sisanya sebanyak 96 perda lainnya dikaji oleh pemerintah pusat. Sementara itu pemerintah provinsi lain menyerahkan semuanya ke pusat” jelas Ardani

Setelah ada lnya pemgkajian lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel didapatlah hasilnya dimana tambah Ardani, dari 22 perda yang perlu dibatalkan hanya 18 perda yang bisa di batalkan. Sedangkan 4 perda lainnya. “Tapi sebelum itu sudah ada pembatalan 4 perda yang dilakukan oleh Gubernur Sumsel, seminggu sebelum pendataan perda yang perlu pengkajian lebih lanjut,” terangnya.

Kendati demikian, sambung Ardani, pembatalan bukan pada perda melainkan pada pasal-pasal  yang dinilai lebih memberatkan masyarakat. Bahkan dari 22 perda itu hanya  sembilan perda yang dibatalkan secara keseluruhan, sisanya 13 perda  hanya pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

Menurutnya Perda yang dibatalkan merupakan perda yang tidak memiliki landasan hukum dari perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti memberatkan pengusaha dan masyarakat serta dapat menghambat investasi. Karena itu tifak bisa sebenarnya menghapuskan perda begitu saja mengingat biaya pembuatan perda menggunakan anggaran yang cukup besar dan proses yang cukup panjang, mulai dari pembuatan naskah akademis, penggandaan bahan untuk dewan serta study banding  anggota dewan dan penetapan perda.

“Pembuatan satu perda itu bisa menghabiskan dana sekitar Rp. 200 juta, untuk naskah akademis saja biayanya 50 juta ditambah biaya proses yang lain,” ujarnya. (korankito.com/ria)