Gubernur Tunggu SK Menteri Dalam Negeri

IMG-20160616-WA0014

Palembang –  Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) sudah mengirimkan surat pemberhentian dua kepala daerah yang tersandung kasus korupsi kepada menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk meminta Surat Keputusan (SK) Pemberhentian. Ke-dua kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tersebut yakni Bupati MUBA Pahri Azhari dan Bupati empat Lawang, H Budi Antoni Aldjufri yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau telah inkrach.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Otonomi dan Kerjasama Sekertaris Daerah Pemprov Sumsel, Drs Amsin di ruang kerjanya, Kamis (16/6) yang mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel sedang menunggu SK Pemberhentian dari Mendagri tersebut untuk proses selanjutnya.

“Dengan sudah inkrachnya proses hukum dua Bupati tersebut, Gubernur sudah mengajukan surat pemberhentian tetap untuk keduanya. Setelah SK itu diterima, proses selanjutnya adalah pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati definitif. Untuk suratnya sudah dua minggu yang lalu kita kirimkan, saat ini sedang diproses di Mendagri,” ujarnya.

Amsin melanjutkan, setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menerima SK pemberhentian dari Kementrian Dalam Negeri, SK pemberhentian tersebut akan di kirimkan  kepada DPRD Empat Lawang dan DPRD Musi Banyuasin. Untuk wilayah Empat Lawang sendiri, DPRD Empat Lawang akan mengadakan Sidang Paripurna Pemberhentian Budi Antoni Aldjufri dan mengusulkan Syahril Hanafiah sebagai Bupati Definitiv yang sekaligus pemberhentian Syahril Hanafiah sebagai Wakil Bupati.

“Untuk Pahri Azhari prosesnya juga sama. Setelah itu hasilnya disampaikan kembali kepada Gubernur dan Mendagri untuk di SK kan, setelah SK ada maka prosesnya adalah dijadwalkan untuk dilantik di ibukota Provinsi.

Ditambahkannya, proses Kabupaten Empat Lawang sama dengan Kabupaten Misi Banyuasin hanya saja perbedaannya pada Wakil Bupati. Untuk Wakil Bupati tidak perlu pemilihan lagi mengingat masa jabatan tidak sampai 18 bulan lagi.

” Untuk Wakil Bupati Empat Lawang, prosesnya sama dengan pemilihan Wakil Walikota Palembang, partai Pengusung dan pendukung mengajukan calon,” tutupnya. (korankito.com/ria)