Bisa Dipercaya

Pemilik JPO Tuntut Ganti Rugi 3 M

image

Palembang – Imbas dari pembangunan Light Rail Transit (LRT), ditemukan terdapat beberapa pihak yang diketahui ingin mengambil keuntungan. Salah satunya melalui ganti rugi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang akan terkena dampak pembongkaran dari pembangunan LRT.

Dari pantauan koran kito, ada beberapa pemilik JPO, mengajukan permintaan ganti rugi pembongkaran JPO yang terkena dampak pembangunan LRT tersebut, permintaan ganti rugi tersebut mencapai nominal Rp 3 Miliar per JPO.

Berita Sejenis
1 daripada 10

Terang saja hal ini akan sedikit menghambat pembangunan LRT yang ditargetkan selesai sebelum Asian Games di Agustus 2018 dimulai. Yang diakibatkan oleh persoalan ganti rugi terhadap Sembilan JPO yang sampai saat ini, Rabu (15/06) belum selesai juga.

Menanggapi peristiwa ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang M Zulfan menyatakan, memang ada yang meminta ganti rugi terhadap pembongkaran JPO. Hanya saja, untuk JPO milik Pemkot Palembang, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Tata Kota (Distakot) Palembang dan pihak advertaising yang memiliki papan reklame di atas JPO.

“Semua masalah ganti rugi akan ditanggung oleh Waskita Karya, termasuk ganti rugi advertaising yang masih memiliki kontrak yang cukup lama,” bebernya.

Mengenai besaran kompensasi penggantian rugi, Zulfan tidak mengetahui secara jelas, pasalnya untuk urusan itu merupakaan hak dari pemilik advertising dan pemilik JPO bukan kewenangan pemkot. Karena, penggantian hanya diperuntukkan bagi JPO yang memiliki reklame. Dimana hal itu sudah disosialisasikan Distakot Palembang sebelumnya.

“Permintaan pihak advertising itu langsung ke Waskita yang ganti, Pemkot hanya memfasilitasi untuk mencari lokasi pemindahan JPO beserta reklamenya,” jelas dia.

Imbuhnya, Pemkot Palembang memiliki delapan JPO dari sembilan JPO yang akan terkena imbas pembangunan LRT. Dimana, satu JPO yang berada di Jl Kolonel H Burlian KM 6,5 merupakan milik swasta. “Punya kita delapan, satu yang di KM 6,5 milik swasta,” ungkapnya.

Senada, Sekretaris Distakot Palembang Hasmi Lakoni membenarkan jika nilai ganti rugi untuk bangunan jembatan serta reklame besar di atasnya, diajukan sekitar Rp 3 Miliar. “Secara keseluruhan, nilai ganti rugi untuk bangunan jembatan serta reklame besar di atasnya, diajukan sekitar Rp 3 Miliar. Dan itu sudah diajukan JPO yang berada di Jl Kolonel H Burlian KM 6,5 yang belum termasuk aset Pemkot Palembang,” bebernya.

Menurut Hasmi, besaran nilai ganti rugi merupakan kisaran yang diajukan oleh pemilik JPO dan advertising. Karena Distakot hanya membantu untuk pendampingan pengitungan luas area. “Seluruh nilai ganti rugi itu dikembalikan ke advertising atau pemilik jembatan jika belum masuk aset Pemkot,” pungkasnya. (korankito.com/ejak)