RSUD Bari Keluhkan Bangunan Liar

IMG-20160614-WA0011

Palembang – Banyaknya bangunan Liar yang berada di kanan kiri jalan Panca Usaha menjadi keluhan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bari. Pasalnya, bangunan liar tersebut mengganggu akses jalan keluar masuknya kendaraan terutama ambulance yang sewaktu-waktu melintas saat membawa pasien gawat darurat. Keluhan ini disampaikan Direktur Utama RSUD Bari dr Hj Makiani melalui Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Fathul Korib AS usai rapat koordinasi dengan komisi IV DPRD kota Palembang diruang rapat komisi IV, Selasa (14/06).

Fathul  menyampaikan, jika Komisi IV DPRD kota Palembang adalah rekanan RSUD Bari sehingga pihaknya mengkoordinasikan kepada komisi IV mengenai keluhan mengenai bangunan liar diseputaran lingkungan RSUD Bari. “Kita informasikan kepada pemerintah kota Palembang melalui walikota dan rapat tadi merupakan tindak lanjut dari arahan walikota untuk menertibkan lingkungan RSUD Bari,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini dikarenakan RSUD Bari telah menjadi rumah sakit percontohan tingkat nasional, sudah terakreditasi paripurna oleh KAS, zona integritas dari kementerian pemberdayaan aparatur Negara serta Role Modern rumah sakit dari total 4 RSUD yang menjadi Role Modern se-Indonesia. Jadi dengan demikian banyak sekali tamu dari luar daerah yang datang untuk studi ke RSUD Bari, sehingga suasananya akan terlihat tidak elok jika seputaran RSUD kelihatan kumuh tapi itu bukian kewenangan rumah sakit untuk menertibkannya.

“RSUD Bari telah memperoleh banyak penghargaan tingkat nasional, jadi akan terlihat tidak elok jika ada bangunan liar yang nebeng di lingkungan RSUD Bari,” kata dia.

Ia menjelaskan jika bangunan liar itu bukan berdiri di atas lahan milik RSUD, tanah RSUD  hanya seluas 3,5ha yang sudah terpagar saat ini. Lahan itu adalah tanah milik pemkot yang akan dibangun akses jalan menuju RSUD Bari. Harapannya jalur itu menjadi 2 jalur yang saat ini hanya 1 jalur karena adanya bangunan liar. “Dan nantinya akses itu menjadi 2 jalur hingga imbasnya nanti ke peningkatan pelayanan rumah sakit karena ambulance mudah keluar masuk,” bebernya.

Sementara, Kasat PolPP kota Palembang Tatang Duka Direja mengatakan ada 9 kepala keluarga dengan 12 bangunan tempat tinggal. “Jumlah rumah ada 12 buah, ada pemukiman dan pondok-pondok kecil mulai dari jalan masuk menuju RSUD Bari,” ungkap dia.

Pihaknya mengakui untuk realisalinya akan didata terlebih dahulu untuk laporan. Karena data dari Universitas Islam Negeri (UIN) itu sebagian merupakan lahan milik UIN yang akan dibangun mushola atau perpustakaan. Sedangkan untuk warga yang bermukim disana akan diberi peringatan untuk segera pindah dari lokasi tersebut. “Kami akan berikan 7 hari peringatan pertama, lalu peringatan kedua selama 3 hari dan 1 hari lagi tambahan untuk warga pindah dan kami juga menyediakan kendaraan untuk membantu warga,” kata dia.

Menurutnya, pihaknya sudah mengantisipasi perintah dan surat dari RSUD Bari dan besok (15/6) kami akan memanggil warga sekitar dan kita akan kroscek apakah mereka memiliki surat-surat atas hak bermukim di tempat itu.

“Kemudian apa saja yang mereka miliki sehingga mereka bisa menempati lokasi itu. Lalu dari hasil pertemuannya akan dikoordinasikan dengan camat, lurah, tata kota, RSUD Bari dan komisi IV. Dari data yang ada tanah adalah milik pemkot, kita akan klarifikasi juga dengan pihak agraria agar tertib administrasinya, agar melakukan eksekusi tidak berdampak dikemudian hari nantinya, kami justru inginnya ada rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, jadi kita tidak semena-mena melaksanakannya,” jelasnya kepada koran kito.

Senada, angota komisi IV DPRD kota Palembang Antoni Yuzar menyampaikan, dengan adanya surat dari RSUD Bari, pihaknya akan memanggil pihak terkait khususnya PolPP dan pemkot untuk menindak lanjuti keluhan tersebut. Karena menurut laporan yang mereka terima di tanah tersebut terdapat bangunan liar untuk ditertibkan.

“DPRD kota Palembang sangat mengapresiasi surat tersebut, dan akan menindak lanjuti rapat berikutnya, karena rapat pertama tadi hanya membahas tentang verifikasi alas hak dan bukti kepemilikan,” tukasnya.

Kepada Koran Kito ia mengakui, bila pihaknya masih menunggu hasil investivigasi dari PolPP. Dilahan yang akan dibuat jalan akses ke Bari tersebut terdapat bangunan liar, jadi terlihat kumuh dan saluran air juga terganggu jadi perlu dinormalisasi

“Kedepanny jika sudah dibebaskan harus segera dibangun atau diberdayakan. Tidak hanya di RSUD Bari tapi se-kota Palembang karena banyak bangunan liar yang mengganggu keindahan palembang perlu penertiban yang harus sesuai dengan peraturan jangan sampai aparat terlihat arogan, lebih mengedepankan persuasif jadi mengambil tindakan dapat mngambil simpati umum mengingat ini adalah bulan ramadhan, kalau pun eksekusi harus dilakukan secara kondusif bila perlu dilakukan setelah lebaran,” harapnya.

Camat SU I Novran menambahkan, ada sekitar 15 rumah dilokasi jalan menuju RSUD Bari yang masuk dalam dua wilayah kelurahan di kecamatan SU I. “Dari data di Kecamatan SU I di wilayah 8 Ulu ada 14 rumah, dan 5 Ulu ada 1 rumah,” pungkasnya. (korankito.com/ejak)