Rencana Penghapusan Perda Oleh Kemendagri Bisa Ancam PAD

11055725_1112514218765984_7034082781713367634_n

Palembang – Buntut dari penghapusan 3.143 peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah  oleh Kementrian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dinilai akan menghambat pertumbuhan investasi.

Persyaratan izin membuka usaha menjadi salah satu perda yang dihapus. Pengusaha yang hendak membuka usaha, misalnya tidak memerlukan berbagai izin, cukup satu izin saja.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Ratu Dewa mengaku belum membaca secara detail terkait pencabutan Perda. Ratu Dewa pun akan mencoba melakukan konfirmasi terlebih dulu pada Pemerintah Pusat untuk memastikan ada Perda terkait perizinan yang dibatalkan di Kota Palembang. Jika aturan persyaratan tersebut diberlakukan, tentu akan terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena menurut Dewa, semua perizinan untuk membuka usaha berbeda jenis Perdanya, diantaranya Perda Izin Gangguan serta Izin Pembangunan.

“Harus dilihat dulu apakah Perda yang di Palembang ini masuk tidak dalam kategori yang dihapuskan. Kalau benar juga tidak bisa serta merta langsung dibatalkan,” katanya, Selasa (14/6).

Jika memang nantinya dihapuskan, maka harus konsultasi terlebih dahulu ke DPRD, karena Perda diterbitkan oleh dewan. “Jika memang dihapuskan, akan berpengaruh pada PAD. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut,” ucapnya.

Terkait pertumbuhan pengurusan izin di BPM-PTSP terjadi peningkatan cukup signifikan selama bulan Ramadan. Setidaknya, pengurusan perizinan mencapai 19 persen dengan jumlah sekitar 386 pemohon hingga akhir pekan lalu.

“Yang paling tinggi itu permohonan izin gangguan, hingga Jumat kemarin ada 130 berkas pemohon yang masuk ke kami,” ucapnya seraya menambahkan kemungkinan permohonan perizinan akan kembali meningkat, seiring semakin dekatnya dengan Asian Games. (korankito.com/ria)