Bisa Dipercaya

DPRD Apresiasi Realisasi APBD Lahat

IMG-20160610-WA0006 (1)

Lahat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat memberikan apresiasi positif terhadap penjelasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2015 yang disampaikan Bupati Lahat, H Aswari Riva’i dalam sidang paripurna dewan, Jumat (10/6).

Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Herliansyah mengemukakan, tentunya laporan pertanggungjawaban terhadap APBD 2015 menjadi acuan dalam mempercepat pembangunan.

Berita Sejenis
1 daripada 27

‘’Terlebih lagi, Pemkab Lahat telah menerima penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan  Sumatera Selatan, dan hendaknya terus dipertahankan,’’ tegasnya.

Dalam laporannya, Bupati Lahat mengungkapkan, realisasi APBD Lahat 2015 hampir mencapai 100 persen. Pendapatan yang dianggarkan sebesarRp1.72 triliun sedangkan yang dipergunakan Rp1,65 triliun atau setara dengan 96,75 persen. Demikian pula untuk belanja Rp1,55 triliun dari alokasi anggaran Rp1,74 trliun lebih.

‘’Sedangkan penerimaan yang dianggarkan Rp172.568.603.809,34 terealisasi sebesar Rp139.284.938.459,34 atau setara 80,71 persen. Sementara  pengeluaran yang dianggarkan  Rp9.596.582.054,90  terealisasi sebesar Rp8.990.989.694,86 atau 93,69 persen,’’ papar Aswari.

Ia juga melaporkan,dari APBD tahun anggaran 2015 tersebut, maka  masih ada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp85,9 miliar lebih. Realisasi belanja APBD itu, tambahnya, untuk membiayai kegiatan belanja tidak maupun yang langsung. Aswari menjelaskan, kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat telah tercermin dalam realisasi pendapatan daerah, pelaksanaan program pembangunan.

“Berbagai program telah kami lakukan mulai meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), aparatur dan masyarakat, pembangunan infrastuktur dasar di pedesaan, mempercepat pertumbuhan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dengan konsep agrobisnis serta optimalisasi sumber daya alam (SDA),” ulasnya.

Aswari menyampaikan, terima kasih dan pandangan tujuh fraksi yang ada di Dewan Lahat menjadi masukkan berharga serta menjadi bahan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakannya.

 

“Baik sekali, dari hasil pandangan tujuh fraksi begitu membantu pemerintah dalam membangun infrastuktur ataupun menyelesaikan persoalan terjadi ditengah-tengah kita secara arif dan bijaksana, ini akan menjadi bahan masukan sekaligus pemikiran dalam memajukan daerah,” tukasnya.

Sementara itu, jubir Fraksi PDIP, Dedi Candera menegaskan, fraksinya meminta dana silpa Rp85,9 miliar dapat dimanfaatkan pada infrastuktur pedesaan yang belum tersentuh oleh pembangunan maupun fasilitas umum.

 

“Seperti jalan-jalan dalam kondisi tanah yang sangat diharapkan masyarakat di pedesaan menjadi perhatian serius oleh pemerintah saat ini, sehingga masyarakat dalam beraktifitas berjalan sebagaimana mestinya tanpa terhambat sedikitpun,” pungkasnya. (korankito.com/rika)