Bisa Dipercaya

DPRD Lahat Kritik Keberadaan Waralaba Di Lahat

IMG-20160610-WA0006 (1)

Lahat – Keberadaan waralaba Indomaret di sejumlah daerah mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Di Lahat, kehadiran waralaba ini mendapat kritikan dari sejumlah fraksi yang ada di DPRD Lahat. Sedikitnya 7 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat membacakan pandangan terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2015/2016. Salah satu poin menarik yang menjadi bahasan adalah mengenai bisnis waralaba seperti Indomaret yang menuai pro kontra di lapangan untuk bisa ditindak tegas.

Salah satunya seperti disampaikan juru bicara (jubir) Fraksi Demokrat, Fitrizal Homizi ST, yang menyebutkan bahwa jajarannya merekomendasikan kepada Pemkab agar sekiranya dapat menutup atau menghentikan sementara usaha waralaba yang berkembang pesat di Kabupaten Lahat.

Berita Sejenis

DPRD Apresiasi Realisasi APBD Lahat

“Berdasarkan data-data dikumpulkan, kebanyakan dari usaha waralaba tersebut tidak atau belum mengantongi izin resmi dari pemerintah, sedangkan di lapangan sudah beroperasi, oleh sebab itu, agar dipertimbangkan keberadaannya kedepan. Disamping dilain sisi, ada juga bentuk-bentuk penolakan dari masyarakat,” ungkapnya dihadapan semua pihak yang hadir di paripurna DPRD, Jumat (10/6).

Ia memaparkan, sehingga membuat kajian khusus terhadap dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat dengan kehadiran usaha-usaha tersebut. Sebab satu sisi ada warga setuju hal ini mereka dimanjakan dengan produk-produk serta label harga begitu kompetitif.

“Disatu sisi lain ada yang menolak usaha waralaba tersebut, dimana, mengakibatkan warung kelontong atau pasar tradisional berada disekitarnya tidak mampu untuk bersaing, pendek kata, lambat laun bakal tersingkir dengan sendirinya,” jelas Fitrizal lagi.

Sementara itu, Jubir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dedi Candera menguraikan, dari pelaksanaan APBD 2015 terlihat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp.85.961.552.570,34, tentunya dengan adanya kelebihan dana dapat dimanfaatkan pada infrastuktur pedesaan belum tersentuh oleh pembangunan maupun fasilitas umum.

“Seperti jalan-jalan dalam kondisi tanah yang sangat diharapkan masyarakat dipedesaan menjadi perhatian serius oleh pemerintah saat ini, sehingga masyarakat dalam beraktifitas berjalan sebagaimana mestinya tanpa terhambat sedikitpun,” pungkasnya.

Terpisah, Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE menyebutkan, bahwasanya pandangan dari tujuh fraksi DPRD Lahat sangat baik. Akan ini menjadi bahan dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakannya.

“Baik sekali, dari hasil pandangan tujuh fraksi begitu membantu pemerintah dalam membangun infrastuktur ataupun menyelesaikan persoalan terjadi ditengah-tengah kita secara arif dan bijaksana, ini akan menjadi bahan masukan sekaligus pemikiran dalam memajukan daerah,” tukasnya. (korankito.com/rika)