Dishub Palembang Tindak Jukir Nakal

IMG_20160610_160146_AO_HDR

Palembang – Penerapan tarif parkir di sejumlah titik di kota Palembang banyak yang tidak sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Perda kota Palembang. Disinyalir terdapat 7 titik lokasi yang tarif parkirnya untuk kendaraan roda empat mencapai Rp 5000 – Rp 10.000 bahkan untuk Bus bisa mencapai Rp. 100.000 dihari tertentu.

Menanggapi ini, Kepala Dinas Perhubungan kota Palembang Sudirman mengatakan, jika Peraturan Daerah (perda) kota Palembang nomor 16 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum penyelenggara transportasi dimana dalam pasal 9 tertera tarif untuk sepeda motor Rp1000 dan mobil penumpang atau sejenisnya Rp2000.

“Setoran juru parkir sendiri ditetapkan sesuai dengan luas lahan atau kapasitas lahan yang digunakan untuk parkir kendaraan roda 4 (empat) berapa dan roda 2 (dua) berapa dikalikan dengan tarif perda dan dikalikan Turn Over kendaraan biasanya 2 sampai 3 kali dalam satu hari sesuai dengan letak strategis lahan. Kelebihan dari setoran merupakan gaji juru parkir (Jukir), mengingat juru parkir tidak digaji oleh Pemkot Palembang,” jelasnya.

Terdapat 7 titik lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat karena penarikan tarif yang tinggi oleh juru parkir. Ketujuh titik lokasi tersebut antara lain Taman Nusa Indah, Benten Kuto Besak (BKB), Jalan Pasar 16 Ilir, Jalan Kolonel Atmo, Beringin Janggut, Sayangan dan Jalan Dempo.

“Tarif parkirnya beragam mulai dari Rp. 5000 – Rp. 10.000 untuk mobil, bahkan untuk bus bisa mencapai Rp. 100.000, tentu saja ini akan berdampak berkurangnya wisatawan di Palembang karena tarif parkir yang mahal,” ungkap Sulaiman.

Ia pun menjelaskan kronologis keadaan di lapangan untuk menindak lanjuti kejadian ini, pihak Dishub sendiri telah menurunkan tim UPTD parkir dan petugas patroli Dishub. Pada saat tim petugas tersebut turun ke lapangan pungutan liar (pungli) tersebut  tidak didapati, tapi saat petugas tidak berada di lokasi maka kejadian tersebut terulang kembali.

“Kalau memang ketahuan maka tim kembali turun ke lapangan dan meminta juru parkir tersebut untuk membuat surat pernyataan di atas materai untuk menarik retribusi parkir sesuai dengan tarif yang telah ditentukan,” ujarnya.

Menurut Sudirman, pihaknya akan mengkaji ulang titik-tikik lokasi pungli tersebut. Akan segera dibentuk tim terpadu dari Dishub, Polresta, Pol PP, Kodim dan POM untuk memback up keamanannya. Sedangkan untuk jukir yang masih nakal akan ada penindakan secara hukum karena sudah membuat pernyataan di atas materai. Selain itu masyarakat juga tidak perlu ragu untuk melaporkan kejadian jika ada pungli yang masih berlangsung setelah adanya sosialisasi ini.

“Akan kita tindak tegas bagi jukir yang sudah membuat pernyataan di atas materai, dan saya himbau agar masyarakat tidak sungkan untuk melaporkan jika masih terjadi pungli. Untuk sabtu minggu tetap aka nada petugas yang berpatroli untuk mencegah masih terjadinya pungli, mengingat pada hari inilah puncak aktivitas masyarakat di titik-titik yang telah dilaporkan” tegasnya.

Diungkapkannya, untuk lokasi parkirnya sendiri akan diarahkan ke bawah Ampera. Sesuai dengan program pemkot nantinya di BKB akan dibangun taman, kita juga akan mensterilkan BKB agar tidak ada kendaraan terparkir disana termasuk di depan center point.

“Untuk parkirnya sendiri tidak ada karcis parkir, karena jukir banyak yang nakal dan tidak memberikan karcis kepada masyarakat namun uangnya diambil. Kita arahkan ke parkir meteran di bawah ampera,” kata dia.

Kembali kata Sulaiman, Senin akan disosialisasikan ke masyarakat dan jukir. Upaya lain yang sudah dilakukan dengan memasang Spanduk dan Rambu-rambu berupa informasi kepada masyarakat mengenai tarif parkir yang telah ditentukan oleh pemerintah kota Palembang. Dan juga akan dibuat posko terpadu dari gabungan keamanan dan dishub kota Palembang.

Senada, Hardayani Asisten II walikota Palembang, menuturkan jika akan ada sosialisasi kepada masyarakat dan jukir dalam penarikan tarif parkir sesuai kebijakan walikota Palembang. Lahan parkir harus ditertibkan, parkir harus sesuai dengan lokasinya jangan lagi sampai memakan badan jalani. Pos terpadu akan dibangun di bawah ampera dan BKB.

“Laporan dari masyarakatlah yang menggerakkan kami (Pemkot) dalam menindak jukir nakal, jadi masyarakat harus berani untuk  melapor jika masih ada pungli. Untuk posnya sendiri akan ada di bawah ampera dan BKB,” pungkasnya

(korankito.com/ejak)