KI Imbau Bupati dan Walikota Tegur SKPD

Foto sidang. 1.JPG

Palembang – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan akhirnya merampungkan persidangan tahap awal dengan agenda Pemeriksaan Awal (PA). Sebanyak 28 sengketa dari 30 sengketa informasi yang disidangkan itu, ada yang dihadiri para pihak pemohon dan termohon, tapi ada juga yang tidak hadir. Untuk itu, KI mengimbau Bupati/Wali Kota untuk menegur kepala dinas atau pimpinan badan publik terkait.

“Walaupun tidak dihadiri oleh Termohon dari Badan Publik, sidang-sidang kasus sengketa informasi tetap dilanjutkan. Sekarang memasuki masa mediasi selama 14 hari kerja,” ujar Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumsel, Kafri Jaya SH MSi didampingi Komisioner H Agus Srimudin SPdI MIKom usai persidangan di kantor Komisi Informasi, Jalan Kapten Anwar Sastro No 1061 Palembang, belakang kantor Gubernur Sumsel, Kamis (26/5).

Sementara, Komisioner KI Sumsel, Herlambang SH MH, bagi kasus yang sudah ada kesepakatan perdamaian akan disidang dengan putusan hasil mediasi, tapi bila tidak ada kesepakatan persidangan tetap dilanjutkan dengan agenda pembacaan mediasi gagal. Kemudian dilanjutkan persidangan pembuktian ajudikasi nonlitigasi.

Diharapkan, badan publik dapat kooperatif untuk menggunakan haknya. “Sayang hak untuk mengklarifikasi kasus-kasus atau sengketa tersebut tidak digunakan dalam persidangan di depan Majelis Komisioner (MK). Dikhawatirkan dapat merugikan diri sendiri karena hak-hak yang diatur dalam peraturan perundangan tersebut tidak digunakannya,” kata Herlambang.

Beberapa badan publik yang hadir langsung dan atau diwakili kuasa hukumnya dalam persidangan, antara lain Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Musi Banyuasin, Satpol PP Muba, dan Kabid DInas Pertanian dan Peternakan Musi Banyuasin. Sementara, Sekda Muba tidak hadir. Beberapa pimpinan Badan Publik lain juga tidak hadir. Untuk kasus-kasus yang telah disidang didominasi oleh proyek jalan dan bangunan.

“Kami harap pimpinan Badan Publik, utamanya Bupati dan Walikota dapat menegur kepala dinas dan atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menghadiri persidangan. Karena kalaupun tidak dihadiri, persidangan tetap dilanjutkan, dan tetap akan diputuskan,” tambah Sekretaris KI Sumsel Bambang Sukaton SE MM.

Menurut ketentuan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), sebagai turunan dari UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Kalau tidak dihadiri maka dapat merugikan Badan Publik itu sendiri, karena tidak menggunakan,” ujar Sukaton.

Sekadar informasi, ratusan kasus tersebut dilaporkan oleh sejumlah lembaga dan perorangan, seperti Badan Hukum LSM P3C Sumsel, perorangan dari Muara Enim, serta sekelompok orang.  “Tujuan kami melaporkan kasus-kasus tersebut sebagai control terhadap Badan Publik di Sumatera Selatan,” ujar pimpinan LSM P3C Edi Erman usai persidangan.

Untuk diketahui, dalam persidangan-persidangan di Komisi Informasi dipimpin oleh lima Majelis Komisioner (MK), yaitu Kafri Jaya SH MSi, Drs M Zaky Shahab, Herlambang SH MH, H Agus Srimudin SPdI MIKom, dan Elda Mutilawati SH.

Adapun rincian kasus-kasus yang disidang tahap awal tersebut antara lain dengan Termohon PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan III. PLN Pembangkitan Sumbagsel, PLN P3B UPT Palembang, Dinas Kesehatan Kabupaten OKU, RSUD OKU Selatan, Dinas PU OKUS, PU Bina Marga Ogan Ilir, PU Cipta Karya  Ogan Ilir, Disnakertrans Ogan Ilir, Dinkes Ogan Ilir.

Selain itu, PT. Pusri Palembang, PLN Listrik Pedesaan, PU CK dan Tata Ruang Ogan Ilir, Dinkes Muara Enim, Bappeda Muba, Dinas Pendidikan OKU, PU Bina Marga OKU, Satuan Kerja Jalan Metropolitan Palembang, Dinas PU Bina Marga Muba, Polisi Pamong Praja Muba, Dinkes Muba.

Masih adalagi, Dinas Perkebunan Muba, Dinas Pendidikan Nasonal Muba, Setda Muba, Dinas Pertanian dan Peternakan Muba, Badan Ketahanan Pangan Muba, Dinas Pertambangan dan Energi Muba, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Lampu Muba, PLN UIP III. Korankito.com/rilis)