Wako Soroti Bangunan Berubah Bentuk

Screenshot_2016-05-20-16-38-37_com.miui.videoplayer

Palembang – Bagi pemilik bangunan yang merubah bentuk dari satu lantai menjadi dua sampai tiga lantai tetapi tidak melaporkan dan tidak membayar pajak bangunan, siap-siap saja akan didatangi petugas. Pasalnya Walikota Palembang H.Harnojoyo mulai menyoroti banyaknya bangunan komersil yang belum taat pajak, terlebih saat pemilik  bangunan hanya menjalankan kewajiban membayar pajak bumi tetapi tidak diikuti membayar pajak bangunan.

“Cukup banyak bangunan perusahaan dan bangunan komersil lainnya yang “nihil” pajaknya. Selama ini, perusahaan hanya membayar pajak buminya dan mengabaikan pajak bangunan yang kadang diubah tanpa sepengetahuan dan laporan ke Dispenda,” kata Harnojoyo saat memimpin  rapat koordinasi PAD triwulan pertama PAD di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang , Kamis (26/5).

Harno menegaskan hal tersebut berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlebih hingga April 2016, capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang masih minim. Dari rasio yang harus dicapai sebesar 33,33 persen, dari target Rp 777,398 Miliar baru tercapai 25,37 persen dengan nominal Rp 197,205 Miliar.

“Bukan hanya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang memegang peranan menghasilkan PAD terbesar dari sektor pajak, diminta untuk semakin serius menggali potensi. Tapi seluruh SKPD yang berperan dan memiliki potensi untuk meningkatkan PAD juga harus bekerja ekstra keras. Kita akan jemput bola,bagi perusahan dan bangunan komersil,” tegasnya.

‪Untuk sektor pajak hingga April kemarin baru menyumbang 28,71 persen untuk capaian PAD. Bahkan, untuk item Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), baru tercapai 4,13 persen dari target sebesar Rp 107,712 Miliar. ”Sebenarnya ada tren di masyarakat Palembang membayar PBB mendekati jatuh tempo yakni pada bulan September nanti,” ungkapnya.

Harno pun menghimbau masyarakat pemilik bangunan untuk dapat melaporkan secara langsung jika memang terjadi perubahan bangunan. “Memang tugas Dispenda, tetapi tidak ada salahnya ada kesadaran masyarakat untuk melapor. Ini kan demi PAD Palembang juga,” katanya.

Sementara itu ‪Plt Kepala Dispenda Palembang M Hoyin Rimzu menyatakan pihaknya memang tak sedikit menemukan bangunan yang berubah bentuk, tetapi tetap membayar PBB dengan tagihan sebelum terjadi perubahan apapun. Padahal menurutnya, potensi peningkatan PBB jika terjadi peningkatan tagihan bisa mencapai Rp 25-100 Miliar.

‪Belum lagi, pihaknya juga akan mulai menerapkan sistem perbedaan nilai bumi sesuai kawasan. “Jadi lahan di pinggir Jl Jenderal Sudirman dengan di kawasan Gandus akan berbeda, sehingga bangunan yang berada di jalan protokol kan akan lebih besar nilainya. Itu potensi peningkatan PBB juga,” jelasnya.

‪Realisasi PAD dari sektor selain pajak juga masih minim. Dari sektor retribusi baru mencapai 17,90 persen atau sebesar Rp 13,751 Miliar dari target Rp 106,312 Miliar. Bahkan, tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Palembang, yakni PD Pasar Palembang Jaya, PDAM Tirta Musi, dan PT SP2J belum melaporkan kontribusinya, sehingga tercatat realisasinya nol persen. (korankito.com/ria)