Kapolri Tak Larang Masyarakat Kenakan Baju ‘Turn Back Crime’

PhotoGrid_1461556666244Jakarta – Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memberi penjelasan mengenai atribut Turn Back Crime yang tengah banyak diburu masyarakat. Badrodin menjelaskan bahwa atribut dan kaos Turn Back Crime bukan seragam polisi. Itu kaos biasa.

“Tolong jelaskan itu bukan uniform dan tidak dilarang oleh polisi. Itu kaos biasa sama dengan kaos yang dijual di pasar,” jelas Badrodin di Jakarta, Selasa (24/5).

Menurut Badrodin, istilan Turn Back Crime merupakan moto Interpol. Dan merupakan sebuah upaya dan semangat bahwa kejahatan harus dicegah dan diberantas.

“Jadi Interpol justru mengapresiasi sosialisasi Turn Back Crime. Mulai dari pesawat Air Asia yang mensponsori TBC sampai memasyarakatnya ke anak muda. Diharapkan sebetulnya bukan TBC sebagai uniform tapi TBC sebagai moto, bahwa kejahatan harus dicegah dan diberantas justru jangan sampai menggunakan atribut lambang itu kemudian digunakan untuk kejahatan, ini malah sebaliknya. Karena itu saya minta media juga sosialisasikan TBC bukan uniform tapi motonya dari interpol,” urai Badrodin.

Informasi yang menyebutkan yang memakai kaos Turn Back Crime akan ditangkap, itu berita hoax. “Itu hoax. Yang seperti itu harus dicek betul. Nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau orang itu melakukan kejahatan mau pakai baju polisi pakai kaos bertuliskan TBC tangkap saja, nggak ada urusannya. Terus dengan pakai kaos TBC kebal hukum? Nggak, sama. Interpol di Lyon Prancis mengapresiasi adanya sosialisasi itu,” tegasnya.

“Perlu saya sampaikan bahwa tidak ada perintah tangkap bagi pengguna atribut turn back crime,” imbuh Kabag Penum Kombes Suharsono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (24/5).

Suharsono mengatakan, baju dengan bertuliskan ‘turn back crime’ bukan atribut Polri, tapi adalah atribut dari Interpol.

Menurutnya, tulisan turn back crime justru harus disosialisasikan kepada seluruh warga negara agar memiliki daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan, bukan malah dijadikan alat atau media untuk melakukan kejahatan.

“Kalau itu dijadikan media untuk perlancar melakukan kejahatan ataupun tindakkan melawan hukum ya pasti akan berhadapan dengan hukum dan pasti juga akan dilakukan tindakkan tegas,” tutupnya.

Sebelumnya beredar pemberitaan tidak benar yang menyebut kalau Kapolri mengeluarkan perintah pelarangan kaos ‘turn back crime’ bagi masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang menggunakan kaos itu disebut akan kena hukuman penjara tiga bulan.detikcom/drsd