BPDP Kucurkan Dana Bantuan Peremajaan Lahan Sawit

IMG_1055 

Palembang – Badan  Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit mengucurkan bantuan untuk peremajaan tanaman (replanting) kepada  petani kelapa sawit di Sumatera Selatan khususnya di kabupaten Musi Banyuasin. Bantuan yang dikucurkan sebanyak Rp. 115,25 milyar untuk 2016 kk. Dari Rp 115,25 milyar masing-masing petani akan mendapatkan bantuan Rp 25 juta per hektar.

Dana tersebut digelontorkan bersamaan dengan pemberian fasilitas pelaksanaan kerja sama koperasi petani, dana perbankan yang berasal dari Bank Sumsel serta BNI dan perusahaan sawit dalam bentuk nota kesepahaman yang ditandatangani Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin dan Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi, di Griya Agung, Jumat (20/5).

Dengan adanya MoU ini maka, daerah Musi Banyuasin menjadi perintis peremajaan lahan sawit berkelanjutan di Indonesia yang menggunakan model baru. Selanjutnya Bupati Muba menetapkan Kecamatan Lalan Kabupaten Muba yang didukung oleh lembaga donor dan non government organization (NGO) dunia, IDH Sustainablediplot menjadi  pilot project pengelolaan lanskap berkelanjutan atau dimaksudkan dengan bentang alam dan sekitarnya itu akan dijaga kelestariannya.

Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin  mengaku gembira, hal ini bisa terwujud, mengingat ditengah-tengah kondisi finansial pemerintah pusat maupun daerah yang kurang menggembirakan, BPDP memberikan suntikan dana, meskipun diperkirakan baru mencukupi setengah biaya replantingperhektar, namun diharapkan dapat ditutupi dengan tabungan yang telah dibangun selama ini atau tambahan pinjaman kredit perbankan yang difasilitasi oleh bank.

“Luar biasa, ini pertama di dunia, setidak-tidaknya di Indonesia, bagaimana kita secara jelas, secara konkrit bukan hanya pidato memberdayakan petani kita di tengah kelesuan ekonomi seperti sekarang. Tentunya sangat besar dan wajib disyukuri serta dikerjakan sebaik-baiknya, mengingat masih banyak petani-petani lain yang belum mendapatkan bantuan tersebut,” ungkap Alex.

Mengenai daerah  Lalan yang akan menjadi model lanskap berkelanjutan, Alex berujar bahwa Lalan daerah yang kecil dan sangat tertinggal saat ia masih menjabat menjadi bupati Muba dahulu, kini akan mendapatkan dampak yang besar dari program ini nantinya.

“Ini akan menghentikan provokasi LSM dan NGO dunia yang selalu menyudutkan sawit sebagai perusak lingkungan. Kita akan buktikan bahwa melestarikan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa dilakukan dengan satu cara. Tidak akan ada lagi yang bilang sawit kita bermasalah,”cetusnya.

Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi Beni sendiri menuturkan, sampai 2012 kebanyakan perkebunan sawit di wilayahnya memang sudah memasuki siklus akhir dan harus diremajakan. Namun petani untuk meremajakan lahannya, sering kali terkendala pada dana, sehingga tidak dapat melakukan peremajaan. Dengan adanya program bantuan dari BPDP dan dua bank yakni SumselBabel dan BNI untuk mengelola keuangan perkebunan sawit, pemerintah dapat melakukan upaya lain untuk mempercepat optimalisasi lahan.

Lanjut dia, untuk pergerakan selanjutnya pihaknya akan menyiapkan kelembagaan dengan benar,  dari segi legalitas, menurunkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan menurunkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). “Kita akan sama-sama kerja untuk melanjutkan petani-petani mandiri sehingga tidak dijadikan kampanye hitam pihak-pihak lain,”  tegas Beni.

Lebih lanjut Beni akan fokus dengan daerah Lalan. Karena dia menganggap bahwa kecamatan Lalan sangat luar biasa, unik, yang berbatasan langsung dengan taman nasional Sembilang. “Kita mendukung green groath (pertumbuh tanah hijau)  yang dicanangkan Gubernur untuk wilayah Sumsel, selama dua bulan ini kami terus melakukan konsolidasi-konsolidasi menjadikan daerah Lalan menjadi project pengelolaan lanskap,” ungkap Beni.

Direktur BPDP Bayu Krisnamurti mengatakan, tahun ini pihaknya memiliki anggaran Rp13 triliun dalam pengelolaan perkebunan sawit di seluruh Indonesia. Dana tersebut mencakup kegiatan biodiesel, peremajaan, sarana/prasarana, peningkatan kualitas SDM, dan promosi.

“Syarat utamanya  petani kecil, berkelompok dengan lahan total 300-800 hektar, tergabung dalam koperasi, telah teruji dengan standar Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), dan telah memiliki bank yang akan membantu pengelolaan keuangan perkebunannya. Harus ada bank. Kami ambil rata setiap hektarnya akan di danai Rp25 juta,” ujarnya.

Menyambungkan persoalan daerah model lanskap berkelanjutan yakni kecamatan Lalan, Bayu menganggap model lanskap ini adalah  sebuah projek ambisius, yang mudah-mudahan bisa diwujudkan bersama, karena akan menjadi model satu terobosan yang belum ada.

“Kita berusaha membuat Lalan sebagai suatu daerah segala risiko lingkungannya, dengan segala potensi sosial ekonominya, menjawab tantangan  untuk menjadi sebuah model lanskap berkelanjutan bersama rakyat Lalan harus sejahtera, justru dengan menjaga ekosisem Lalan, ini bukan hal yang mudah, karena selama ini justru dianggap kalau kita kaya alamnya dirusak, rakyat Lalan menjadi kaya dengan menjaga bentang alam itu,” pungkasnya. (korankito.com/ria)