Bisa Dipercaya

Tak Beri Tanggapan, Pahri dan Luci Terima Vonis

IMG_9657

Palembang – Bupati Muba non aktif Pahri Azhari istrinya Lucianty Pahri sepertinya menerima vonis Pengadilan Tipikor PN Klas I Palembang. Pasalnya, hingga batas waktu yang diberikan majelis hakim bagi keduanya untuk menentukan sikap atas putusan yang dijatuhkan telah berakhir. Dan keduanya tidak sama sekali memberikan tanggapan apakah menerima atau mengajukan banding terhadap vonis tersebut.

Panitera Muda PN Kls I Tipikor Palembang, Cecep Sudrajat SH MH pun memastikan terdakwa Bupati non aktif Pahri Azhari dan istri Lucianty Pahri menerima putusan yang ditetapkan hakim pada persidangan sebelumnya.

“Ini kan sudah lewat dari waktu yang diberikan yakni satu  minggu untuk pikir-pikir, menerima atau mengajukan banding,’ katanya saat di temui di ruangannya Senin, 16/5)

Cecep mengatakan untuk batas waktu yang diberikan pada kasus pidana adalah satu minggu sedangkan untuk kasus perdata waktu yang diberikan selama dua minggu. Mengingat sudah lebih dari waktu satu minggu maka dianggap menerima meskipun tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu baik dari penasehat hukum terdakwa ataupun dari terdakwa sendiri.

Sebelumnya, pada sidang Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara terhadap Bupati Muba non aktif Pahri Azhari dengan pidana kurungan selama tiga tahun penjara. Sedangkan istrinya Lucianty Pahri dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 1,5 tahun saat menjalani sidang putusan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Klas IA Palembang, Kamis (3/5). Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim yang diketuai Saiman MH didampingi hakim anggota Subandi SH MH dan Junaidah SH MH tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang pada persidangan sebelumnya menuntut Pahri Azhari dan Lucianti Pahri dengan tuntutan penjara selama empat tahun dan dua tahun.

“Menyatakan terdakwa Pahri Azhari dan Lucianty dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan turut serta secara berlanjut melakukan korupsi,” ujar Saiman.

Selain itu juga majelis hakim memutuskan keduanya untuk membayar denda masing-masing Rp 100 juta subsider tiga bulan penjara. Berdasarkan putusan majelis hakim, keduanya terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. (korankito.com/ria)