Bisa Dipercaya

Polda Eksekusi 28 Rumah Di Pakri

_20160517_153117

Palembang – Sebanyak 28 rumah yang terletak di Jl Bina Warga Dua RT 34 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Il Palembang, tepatnya di sekitaran perumahan komplek Pakri Palembang, dilakukan eksekusi pengosongan lahan oleh Polda Sumsel.

Karo Ops Polda Sumsel, Kombes Pol Iskandar MZ, saat ditemui di lokasi pengosongan, dirinya mengatakan jika pengosongan lahan milik Polri tersebut dilakukan karena sudah ditetapkan sesuai surat ketetapan aset negara. Karena kondisi rumah penduduk yang terlihat kumuh dan banyaknya bangunan-bangunan liar yang didirikan warga. “Kita lakukan pengosongan lahan yang dilakukan ratusan anggota kepolisian. Karena lahan tetsebut milik Polri Polda Sumsel,” ungkap Karo Ops, Selasa (17/5).

Berita Sejenis

Novan Setya Datang, SFC Juga Boyong Dzumafo

Moral Milik Pendidik

Suami Pergoki Istri Tidur Tanpa Busana di Kamar Kos PIL

1 daripada 3.101

Disinggung mengenai status warga yang telah lama menghuni perumahan tersebut, dirinya mengatakan jika sebenarnya warga tersebut merupakan orang-orang pendatang yang mendirikan bangunan di atas tanah milik Polri, sehingga pihaknya tak bisa memberikan ganti rugi kepada warga karena dianggap ilegal. Namun,  karena ada rasa kasihan oleh Kapolda Sumsel, pihaknya akan memberikan santunan kepada tiap kepala keluarga.

“Mereka itu penghuni liar, itu bisa dianggap ilegal. Sedangkan Polda Sumsel memiliki sertifikat resmi kepemilikan lahan tersebut. Kalau untuk melakukan langkah hukum, itu hak mereka. Dan untuk ganti rugi sebenarnya tidak ada, tapi karena Kapolda merasa prihatin jadi kita akan berikan santunan kepada tiap kepala keluarga,” ujarnya.

Dari pengosongan lahan tersebut, tak sedikit dari warga yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak ini menangis histeris saat tempat tinggal mereka satu persatu di hancurkan memakai mobil eskafator.

Sedangkan ketua RT 34 M Yunus (54) mengatakan, jika ia beserta warga lainnya beberapa kali telah melakukan upaya untuk mempertahankan  tanah tersebut. Menurut Yunus, warga di perumahan tersebut tidak bisa diaebut ilegal karena tanah tersebut memang milik mereka sesuai SPH. Namun, kini dirinya beserta warga lain hanya bisa pasrah, karena yang mereka hadapi merupakan aparat kepolisian. “Hanya bisa pasrah pak, apa boleh buat karena kami berhadapan dengan polisi,” tutur Yunus.

Disinggung mengenai ganti rugi dan santunan yang akan diberikan pihak kepolisian, Yunus menegaskan jika pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan konfirmasi tentang adanya ganti rugi atau uang santunan terhadap warganya. Dan saat ini pihaknya akan melakukan langkah hukum. “Tidak ada uang ganti rugi, dari kami nanti akan berencana akan melakukan langkah hukum, dengan memperdatakan Polda Sumsel,” tegas Yunus. (korankito.com/kardo)