Pledoi Rahmat Ditolak, JPU Tetap Pada Tuntutan

IMG-20160516-WA0003

Palembang – Sidang lanjutan dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Disdikpora kota Palembang tahun Anggaran 2012-2013 kembali di gelar di Pengadilan Tipikor PN Palembang, Senin (16/5). Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Kamaluddin SH. MH dengan agenda tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas pembacaan pembelaan dari terdakwa Rahmat Purnama.

Sidang yang hanya berlangsung sekitar 15 menit, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Iskandar membacakan langsung duplik yang ada. Sesuai pemintaan majelis hakim, Iskandar pun langsung membacakan isi pokok dari tanggapan terhadap pembelaan dari terdakwa Rahmat Purnama. Dalam keterangannya JPU Iskandar  mengatakan, pihaknya tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan sebelumnya.

“Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa Rahmat Purnama melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Tipikor. karena itu kami tetap pada tuntutan kami pada sidang sebelumnya,” kata Iskandar.

Selesai Jaksa membacakan duplik, majelis hakim pun menanyakan kepada terdakwa Rahmat Purnama apakah sudah mengerti dengan yang disampaikan JPU tersebut. Sebelum menutup persidangan, Majelis Hakim Kamaludin menunda persidangan sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 dengan medengarkan putusan.

Pada persidangan sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidana Khusus (Pidsus), Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang,  menjatuhkan tuntutan terhadap Drs. Rahmat Purnama, MT. Selama tiga tahun penjara, dengan denda sebesar 50 juta subsidair enam bulan kurungan.

Dalam tuntutannya JPU, menyatakan bahwa terdakwa Rahmat Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain dijatuhi hukuman pidana, terdakwa Rahmat Purnama juga dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp2.724.134.000 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah, dikurangi denganuang yang telah dikembalikan oleh terdakwa pada tingkat penyidikan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Sehingga uang pengganti yang harus dikembalikan oleh terdakwa sebesar  Rp2.644.134.000 (dua miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah). (korankito.com/ria)