Negara Wajib Lindungi Saksi dan Korban

Ketua-LPSK-Abdul-Haris-Semendawai-620x330

Palembang – Sesuai dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam Undang-Undan Dasar (UUD) 1945, Para penegak hukum diminta menghormati dan melindungi saksi dan korban. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai usai acara Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (12/5).

Haris mengatakan, ada beberapa instrumen perlindungan HAM yang perlu diperhatikan para penegak hukum sesuai UUD 1945. Antara lain hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

”Seringkali korban tidak ingin bersaksi pada suatu perkara karena berada pada kondisi tertekan dan kurang terlindungi. Mereka khawatir tidak dilindungi secara penuh. Di sini negara berkewajiban untuk tidak hanya menghormati, tapi juga melindungi HAM, termasuk hak untuk hidup aman dan terhindar dari segala bentuk kejahatan,” papar Haris.

Haris mengajak para penegak hukum menyamakan persepsi dan langkah untuk membangun sistem pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak saksi dan korban kejahatan. Karena setingkali penegakan hukum tidak berjalan maksimal karena korban takut dan terancam tidak mendapat ruang yang memadai dalam prosesnya.

”Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban lahir karena minimnya perhatian negara beserta aparat penegakan hukum terhadap hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan. Mudah-mudahan semua mematuhinya dengan memberi perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang agar dapat membantu mengungkap tindak pidana,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Sumsel Dr Saut P Panjaitan SH MH mengatakan, Pemprov Sumsel memiliki Perda No 8 Tahun 2008 tentang Bantuan Hukum Gratis. “Bantuan Hukum gratis ini masih berjalan sebagai upaya pemda untuk melindungi korban dalam perkara,” ujarnya.

Perda No 8 Tahun 2008 terang Saut, menjadi bukti kepedulian Pemprov Sumsel dalam melindungi korban kejahatan. Sebab, UU No 31 Tahun 2014, tidak memberikan kewenangan kepada pemda untuk dapat berpartisipasi melindungi saksi dan korban. ”Untuk itu, kita harap ada revisi UU tersebut agar pemda dapat berperan dalam melindungi saksi dan korban,” ujarnya. (korankito.com/ria)