Bisa Dipercaya

KPK : Dana Desa, Jangan Sampai Kades Dimejahijaukan

IMG_20160510_101703_HDR

Palembang – Tahun 2016, Pemerintah Pusat akan kembali mengucurkan dana bantuan bagi setiap desa yang ada di Indonesia. Kucuran dana bantuan desa itu memiliki nominal yang cukup fantastis.  Setiap desa yang ada akan dikucurkan  dana sebesar Rp1 milyar untuk setiap desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

“‎Dana desa ada di tingkat desa bukan kecamatan. Sampai saat ini masih banyak desa yang bermasalah dalam mempertanggung jawabkan dana bantuan desa tersebut. Maka dalam pengawasan memerlukan bantuan dari berbagai pihak bisa ditangani oleh kepolisian, dan kejaksaan, KPK, aparat desa dan masyarakat,” ungkap Pahala Nainggolan selaku Deputi Bidang Pencegahan KPK pada kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi Pengawalan Bersama Pengelolaan Keuangan-Dana Desa di ruang rapat Bina Praja, Selasa (10/5).

Berita Sejenis
1 daripada 3.076

Dikatakan Nainggolan, pihaknya tidak ingin perangkat desa terjebak, karena tidak tahu aturan penggunaan dana tersebut. Untuk itu perlu perhatian dan pembinaan dari aparat khusus untuk penggunaan dana desa tersebut.

“Apabila nantinya ada keterlambatan atau tidak sesuai spesifikasinya maka harus ada yang penyelesaian dengan ganti rugi dari pihak ketiga dan akan ada penyidikan lebih lanjut,” katanya.

Menurutnya, KPK akan gunakan mandatnya dalam UU, baik perencanaan dan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa. KPK secara khusus sudah meminta agar kepolisian untuk ikut sosialisasi dan pengawasan dana desa. Ada prosedur standar penanganan dana desa. KPK juga akan bekerjasama dengan ormas setempat.

“Kalau ada kesalahan harus segera melapor. Kalau ada penyalahgunaan sejak awal, harus dilaporkan, agar tidak repot prosesnya. Karena ujungnya bisa ke pidana,” jelasnya.

Senada, Lukman selaku Direktur Fasilitasi Keuangan KPK mengatakan sekretaris desa harus menjadwalkan betul target pembangunan desa, jangan sampai ada keterlambatan. Volume dan spesifikasi pengerjaan harus sesuai dengan RAB dan dana yang disediakan pemerintah.

“Jangan sampai kades di meja hijaukan jika nanti setelah selesainya baru diketahui terdapat kekeliruan. Laporan akhir harus sesuai dengan RAB serta harus didukung bukti otentik,” katanya.

Dijelaskannya, dalam Permendagri 113 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari bab-bab tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan.

“Ini adalah tahun ke dua dana desa. Desa melakukan musdes dan verifikasi relokasi penentuan pembangunan desa lalu permohonan tertulis dilayangkan ke pemerintah. Semua unsur di desa harus bekerja bersama dalam penggunaan APBDes. Hambatan dalam pembangunan infrastruktur desa adalah masalah alam dan lingkungan,” jelasnya.

Diungkapkan Lukmasn, di tahun 2015 total anggaran bantuan dana desa mencapai Rp775 milyar dan di tahun 2016 telah mencapai Rp1,78 triliun. “Akhir tahun 2015 pencairan dana desa hanya 95% karena kabupaten Empat Lawang dan Lahat terlambat pencairannya. keterlambatan pencairan saat ini karena adanya perubahan PP,” ungkap Lukman.

Sementara, Kepala badan PMPB Sumsel Yusnin mengungkapkan aliran dana bantuan desa itu yakni dari dana APBN masuk ke provinsi lalu dikirim ke rekening desa masing-masing. “Saat ini setiap 4 desa didampingi oleh 1 orang pendamping desa lokal,” ujarnya. (korankito.com/ejak)