Kontrak Belum Keluar, Waskita Ancam Hentikan Pembangunan LRT

IMG_20160509_103028_HDR

Palembang – Proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) atau kereta api ringan yang saat ini sedang dikerjakan PT Waskita Karya terancam dihentikan. Ini dikarenakan belum adanya kontrak kerja yang diterima PT Waskita Karya dari Kementerian Perhubungan RI, padahal proyek tersebut sudah berjalan sejak awal tahun 2016 lalu.

Direktur Utama PT Waskita Karya, M. Choliq pun mengancam akan menghentikan pembangunan proyek LRT jika kontrak tidak segera diselesaikan.

“Kami menyayangkan karena hingga kini kontrak tersebut belum juga selesai. Kontrak pembangunan LRT memang molor. Harusnya Januari sudah selesai sesuai dengan isi dalam Perpres, tapi ternyata hingga sekarang juga belum keluar. Kami sudah desak (Kementerian Perhubungan RI) berkali-kali,” kata Choliq dalam rapat kunjungan komisi VI DPR RI di Griya Agung, Senin (9/5).

 Menurut Choliq, sesuai dengan Peraturan Presiden No 116 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kereta api ringan, tertuang semua rencana progres dan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumsel. Tertuang juga di dalamnya terkait nilai kontrak proyek pembangunan LRT sepanjang 23 kilometer antara Kementerian Perhubungan RI dengan PT Waskita Karya (Persero) yang harusnya selesai pada Januari 2016 lalu.

“Belum keluarnya itu, cukup menghambat dalam segi pendanaan pembangunan LRT. Sebab kami perlu dana yang berasal dari perbankan untuk membiayai pembangunan LRT itu. Pihak perbankan tidak mau mengeluarkan dana hingga kontrak tersebut rampung,” ujarnya.

Meski begitu, Choliq memastikan tidak akan menganggu kinerja pembangunan LRT saat ini hingga menjelang akhir tahun. Sebab, selama ini pembangunan LRT menggunakan dana dari kas PT Waskita Karya itu sendiri.

“Tapi, kalau sampai hingga akhir tahun belum keluar, maka kita berhentikan pembangunannya,” ujar Choliq.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Dodi Reza Alex mengatakan, pihaknya mengkhawatirkan proyek LRT yang terkendala karena nilai kontrak yang belum keluar akan menyebabkan molornya penyelesaian LRT di Sumsel.

“Kita dengar mereka (Kemenhub) akan keluarkan pada Januari, tapi sampai sekarang belum kelar. Kita juga akan pertanyakan ke Kementerian BUMN agar kontrak bisa dikeluarkan,” terang dia.

Belum keluarnya kontrak itu dinilai sangat menganggu proses pembangunan karena untuk menggunakan dana perbankan memerlukan kontrak tersebut. “Kalau pakai dana perbankan itu tidak serta-merta cair ketika mengajukan. Harus ada kontrak. Kami akan menelusuri kendala nilai kontrak itu ada di kementerian mana. Apakah di Kementerian BUMN atau Kemenhub,” tandasnya. (korankito.com/resha)