Gubernur Sumsel Instruksikan Tutup Jembatan Timbang

Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumsel, Nasrun Umar saat menunjukkan Surat Instruksi Gubernur Sumsel tentang Penutupan Jembatan Timbang

Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumsel, Nasrun Umar saat menunjukkan Surat Instruksi Gubernur Sumsel tentang Penutupan Jembatan Timbang

Palembang – Sejak 3 Mei 2016 pukul 00.00 wib, lima Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang yang ada di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dinyatakan ditutup. Penutupan lima jembatan timbang yang selama ini dikelola UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor (PKB) Dishubkominfo Sumsel ini berdasarkan instruksi dari Gubernur Sumsel H Alex Noerdin.

Kadishubkominfo Sumsel H Nasrun Umar menjelaskan, penutupan UPPKB atau jembatan timbang ini sesuai dengan instruksi Gubernur Sumsel  nomor 02/INST/DISHUBKOMINFO/2016 tertanggal 3 Mei 2016. Alasan penutupan jembatan timbang itu, sesuai dengan instruksi yang ada adalah dalam rangka evaluasi penilaian asset  oleh tim Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Provinsi Sumsel sebelum dilakukannya serah terima P3D kepada Pemerintah Pusat.

“Ketiga, instruksi menyebutkan agar tetap dilakukan penjagaan asset yang ada di UPPKB sampai dengan dilakukan serah terima P3D kepada pemerintah pusat. Penutupan UPPKB dilaksanakan dengan tertib,” jelas Nasrun.

Lebih lanjut Nasrun mengatakan, penyerahan UPPKB dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat ini merupakan implementasi dari UU no 23 tahun 2014. Batasan penyerahan itu yakni dua tahun setelah UU tersebut disahkan.

“Itu kurang lebih tanggal 2 Oktober 2016. Ini tinggal beberapa bulan lagi, oleh karena itu kita melakukan penilaian terhadap asset yang merupakan milik kita, termasuk penempatan personil yang selama ini bertugas di jembatan timbang. Mereka kita beri kesempatan, apakah akan ikut ke pusat atau tetap di daerah. Nah, kalau mereka memilih untuk tetap di daerah maka mereka akan ditarik kembali ke Dishubkominfo Sumsel,” kata Nasrun.

Menurut Nasrun, kalau ditaksir secara umum, nilai asset milik Sumsel dari setiap jembatan timbang yang ada dari awal hingga sekarang jumlahnya tidak kurang dari Rp1 M, sehingga jika ada lima jembatan timbang maka kurang lebih asset Sumsel yang akan mediserahkan ke pemerintah pusat itu sebesar Rp0,5 triliun.

“Penilaian asset itu penting sebagai bahan bargaining bagi Sumsel ke pemerintah pusat nantinya. Penilaian ini perlu waktu, makanya jembatan timbang itu ditutup agar saat penilaian asset benar-benar objektif. Setelah penilaian itu maka kita akan menyurati pemerintah pusat bahwa Sumsel sudah siap melakukan serah terima jembatan timbang,” ujarnya.

Sementara, Kepala UPTD Penimbangan Kendaraan Bermotor (PKB) Dishubkominfo Sumsel Hudari Adnan mengatakan, penutupan ini dilaksanakan serentak di lima pos jembatan timbangan di Sumsel antara lain Senawar Jaya (Muba), Pematang Panggang (OKI), Merapi (Lahat), Kota Baru (OKUT), Nibung (Mura).

“Jembatan timbang selama ini fungsi sebagai pengawasan barang, uji kelaikan kendaraan, layak jalan, overload. Untuk keselamatan pengendara itu sendiri. Soal ada pendapatan bagi daerah itu sebagai efek jera bagi angkutan barang kalau ada yang melebihi beban,” katanya.

Dengan instruksi gubernur ini, lanjut Hudari, maka otomatis jembatan timbang tidak dibuka lagi alias ditutup. Setiap kendaraan angkutan barang dipersilahkan melintas tanpa harus masuk jembatan timbang.

“Silahkan saja lewat karena jembatan timbang ditutup. Kita tidak bisa melakukan pengawasan berdasarkan UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Sementara UU 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah mengharuskan penyerahan itu. Mulai 1 Oktober 2016 sudah serahterima P3D, kemudian mulai 1 Januari 2017 diambilalih pemerintah pusat,” terangnya. (korankito.com/reno)