Pemprov Bentuk Tim Koordinasi Restorasi Gambut

Screenshot_2016-04-28-21-31-34_1461853929471Palembang – Pemerintah berusaha untuk memulihkan dan mengembalikan kembali fungsi lahan gambut yang pada 2015 lalu habis terbakar. Untuk memulihkan kembali fungsi itu, pemerintah pusat bersama 7 provinsi yang termasuk ke dalam wilayah kawasan prioritas  berpotensi tinggi untuk kebakaran lahan menggelar Rapat Koordinasi Tim Restorasi Gambut.

Melalui Rapat Koordinasi Restorasi Lahan Gambut diharapkan akan mampu menekan kebakaran lahan gambut dan mengembalikan kan alih fungsi lahan tersebut.

Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin menyambut baik dengan dibentuknya Tim Restorasi Gambut ini. Hanya saja Alex mengatakan seharusnya pembentukan tim Restorasi Gambut di Sumsel tidaklah perlu seandainya semua pemangku kepentingan baik itu stakeholder maupun masyarakat biasa tidak menyalahgunakan alih fungsi lahan gambut tersebut.

“Kita ini bodoh atau dibodohi, bayangkan Badan Restorasi Gambut akan merestorasi 2 juta hektar. Di Sumsel saja, yang terbakar tahun lalu 276.563 hektar, mau direstorasi berapa biayanya. Padahal ini, bukan bencana alam, bukan gempa bumi yang harus kita rehabilitasi semuanya, ini kesalahan manusia,”jelasnya.

Menurutnya, upaya restorasi oleh Pemerintah Pusat merupakan kegiatan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Hanya untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi gambut, sisa dari kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada 2015 lalu.

“Kita sendiri merusak, kita sendiri yang memperbaiki. Seharusnya restorasi itu tidak perlu, dengan begitu dana untuk merestorasi lahan gambut seluas 2 juta hektar tersebut dapat dimanfaatkan untuk yang lebih bermanfaat,” tukasnya.

Luasan lahan gambut yang ada di Sumsel sebanyak 276.563 hektar. Dan itu  menurut Alex, akan menyerap anggaran yang sangat besar. Padahal, kalau lahan gambut tersebut tidak salah peruntukannya. Anggaran yang digunakan merestorasi lahan gambut dapat dialihkan untuk program pembangunan.

“Saya tidak mengatakan, bahwa kerja ini sia-sia. Ini tugas dan harus. Tapi yang saya sesalkan, coba gambut itu tidak dieksploitasi secara keliru barangkali kita tidak perlu rapat seperti ini,” bebernya.

Sementara itu Staf Ahli Gubernur Bidang Perubahan Iklim Provinsi Sumsel, Najib Asmani mengatakan, pembukaan Rapat Koordinasi Tim Restorasi Gambut (TRG) Provinsi Sumsel merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 261 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Restorasi Gambut (TRG).

“Ada 7 provinsi prioritas dengan luasan lahan mencapai 2 juta hektar, yang akan direstorasi. Selama 5 tahun harus dapat diselesaikan. Khusus di Sumsel, prioritas ada di kabupaten OKI, dan Kabupaten Muba dengan total luas lahan mencapai 773.964 hektar,” katanya disela-sela rapat koordinasi Tim Restorasi Gambut dihotel Aston Palembang, Kamis (28/4).

Hanya saja, pihaknya masih membutuhkan data yang dikeluarkan oleh BPN mengenai Hak Guna Usaha (HGU) sebagai acuan dalam rencana kerja TRG merestorasi lahan gambut. “Kita kesulitan untuk mendapatkan data HGU itu. Kami minta kepada Pak Gubernur,  agar dapat membuat surat ke BPN agar bisa mendapatkan data HGU,” ungkapnya.

Rencananya, lahan yang menjadi prioritas untuk dilakukan restorasi, merupakan lahan yang telah beroperasi minimal 3 tahun, dan telah kebakaran 1 kali. “Sumsel yang pertama menyelenggarakan dan membentuk tim restorasi gambut, dan Sumsel titik tolak pembangunan landscape di Indonesia. (korankito.com/ria)