Pertumbuhan Ekonomi Tak Jamin Kenaikan Upah Buruh

IMG_20160428_162453_BURST9Palembang – Pertumbuhan ekonomi di Sumsel beberapa tahun terakhir cenderung lebih baik. Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan perekonomian di Sumsel meningkat 11,7%. Namun, meskipun mengalami kenaikan tapi tingkat kesejahteraan  buruh belum terjamin. Sehingga momentum Asian Games ini diharapkan dapat berimplikasi positif terhadap pendapatan yang ada pada pengusaha dan pekerja di Sumsel ini.

Ini diungkapkan Perwakilan Bank Indonesia (BI), Ponco Wibowo pada diskusi Palembang Insight dengan tema : Upah naik = Buruh Sejahtera yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di hotel Amaris Palembang, Kamis (28/4).

Dikatakan Ponco, memang ekonomi di Sumsel ini sangat bergantung kepada kebutuhan yang diimpor. Sehingga pemerintah harus waspada terhadap komoditas impor agar tidak merugikan produk lokal.

“Kuncinya adalah bagaimana kita sama-sama menyesuaikan secara dinamis kondisi perusahaan mengikuti arus pasar luar negeri,” kata Ponco seraya mengingatkan jika perkembangan terakhir komoditi yang di ekspor keluar negeri belum membaik sehingga pengusaha harus memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki kualitas komoditas tersebut.

Senada, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sumarjono Saragih mengungkapkan jika Indonesia adalah negara yang penuh ironi. Negara yang kaya keanekaragaman hayati tapi miskin dimana banyak buah-buahan tapi masih mengimpor buah dari luar negeri.

“Indonesia ini negeri yang luas namun sempit, lihat saja jalannya banyak sempit bahkan untuk kuburan saja mesti bayar mahal,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sumarjono mengatakan Apindo sebagai wadah pengusaha untuk menaungi hubungan industrial selalu berusaha menjembatani antara kepentingan pengusaha dengan buruh.

“Dari enam tahun terakhir upah di Sumsel setelah proses panjang akhirnya naik 2 kali lipat. Survei terakhir, Sumsel berada pada tingkat 8 dari 34 provinsi terlepas dari Bangka-belitung untuk upah tertinggi di Indonesia,” kata Sumarjono.

Sementara, Abdullah Anang dari Konfederasi SPSI Sumsel mengatakan upah yang diterima buruh saat ini belum mencukupi, akibat dari masih adanya perusahaan yang nakal dan kurangnya konsistensi pemerintah untuk mengatasinya.

“Kurangnya media komunikasi antara serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah untuk menyelesaikan. PP 78 adalah pengaturan upah yang terbaik, tapi menurut kami itu cacat hukum karena tidak melibatkan steckholder pengusaha dan serikat pekerja yang ada dalam pembentukannya sehingga membatasi hak-hak pengupahan pekerja,” katanya.

Anang pun mengusulkan agar adanya revisi dari aturan tersebut. “Melalui dinas ketenagakerjaan agar disampaikan ke kementerian agar direvisi PP yang mengatur upah buruh. Itu perlu karena di Sumsel sendiri dari upah yang telah ditetapkan Gubernur Sumsel, masih 60-70% yang baru dibayarkan pengusaha kepada pekerjanya.

Sedangkan Ketua Konfederasi SBSI Sumsel, Hermawan mengatakan ketentuan dan pelaksanaan terkait upah yang tidak jelas penyebab timbulnya konflik antara serikat buruh dan pemerintah sehingga perusahaan menjadi bulan-bulanan buruh.

“Kalau memang payung hukumnya kuat, tidak mungkin buruh akan turun ke jalan. Sehingga perlunya terobosan-terobosan pemerintah untuk menanggulangi lemahnya payung hukum tentang upah buruh,” kata Hermawan seraya menambahkan turunnya serikat buruh ke jalan hanya mencari perhatian agar pemerintah mau mendengarkan keluh kesah buruh dan diberikan jalan keluar dari permasalahannya. (korankito.com/ejak)