Bisa Dipercaya

Pimpinan DRPD Muba Nonaktif Dituntut 7 Tahun dan 5,5 Tahun Penjara

20160425_093146Palembang – Empat Pimpinan DPRD Musi Banyuasin nonaktif yakni Raimon Iskandar, Islan Hanura, Darwin AH, dan Aidil Fitri kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap pengesahan LKPJ Bupati Muba tahun 2014 dan RAPBD kabupaten Muba tahun 2015 di Pengadilan Tipikor PN Palembang, Senin (25/4).

Sidang dimulai sejak pagi dan dihadiri langsung oleh keempat tersangka. Sidang kali ini dipimpin Majelis Hakim, Parlas Nababan dengan agenda pembacaan tuntutan. Pembacaan tuntutan terhadap empat terdakwa itu dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang dibacakan secara bergantian. Dalam membacakan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI, Muhamad Wiraksajaya menuntut keempat terdakwa pimpinan DPRD Muba nonaktif dengan hukuman yang berbeda.

Dalam tuntutan yang dibacakan JPU KPK RI, terdakwa Darwin AH dituntut dengan hukuman penjara lebih tinggi dari terdakwa lainnya yakni 7 tahun penjara dengan denda sebesar Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa lainnya yakni Raimon Iskandar, Islan Hanura dan Aidil Fitri dituntut hukuman penjara masing-masing 5 tahun 6 bulan kurungan dengan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Berita Sejenis
1 daripada 3

Keempat terdakwa menurut JPU KPK RI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar pasal pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 KUHP. Usai dibacakan tuntutan oleh JPU KPK RI, Majelis Hakim memperbolehkan para terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum masing-masing terdakwa mengenai nota pembelaan (pledoi-red).

“Silahkan untuk para terdakwa berkonsultasi dengan penasehat hukum masing-masing mengenai nota pembelaan yang akan diajukan pada persidangan selanjutnya,”kata Parlas.

Sidang di tutup dengan agenda pembelaan yang akan dibacakan pada minggu depan, 2 Mei 2016. Tampak selesai sidang baik Raimon Iskandar, Islan Hanura dan Aidil Fitri tampak menangis sembari memeluk kerabat mereka.

Darwin AH saat dimintai tanggapan mengenai tingginya tuntutan hukuman yang diajukan oleh JPU KPK Ri mengatakan  tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh JPU. Darwin beralasan Dakwaan yang dikenakan terhadap dirinya tanpa didasari dengan bukti-bukti yang konkrit.

“Saya tidak tidak pernah terima transfer. Bukti transfernya saja tidak ada. Jadi kalau hanya berdasarkan keterangan orang perorangan yang dijadikan saksi dipersidangan kan itu hanya kicauan orang saja,”elaknya.

Darwin pun menjelaskan jika dirinya tidak menyalahi jaksa penuntut. Namun, dirinya menyalahkan orang yang memberi kesaksian di pengadilan. “Seharusnya dikaji dulu yang memberi laporan itu. Saya bisa tuntut kok yang kasih laporan kalau saya terima uang,”imbuhnya.

Sementara itu JPU KPK RI, Muhammad Wiraksajaya saat dimintai keterangan mengenai terdakwa Darwin AH yang tetap tidak mengakui perbuatannya mengatakan semuanya sudah sesuai dengan fakta-fakta dan saksi-saksi di persidangan. Wiraksajaya pun mengungkapkan dalam hal pengajuan penuntutan kepada terdakwa ada beberapa pertimbangan seperti hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa.

Dalam kasus ini, menurut Wiraksajaya, adanya keterangan yang berbelit-belit yang diberikan terdakwa Darwin AH menjadi salah satu faktor mengapa tuntutan yang diajukan kepada terdakwa lebih tinggi. Selain itu para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi serta menghambat pembangunan di Kabupaten Muba.

Sedangkan hal yang meringankan, lanjut Wiraksajaya, para terdakwa yakni belum pernah dihukum, selain itu juga memiliki tanggungan keluarga dan para terdakwa Raimon Iskandar, Islah Hanura dan Aidil Fitri masing-masing telah mengembalikan uang yang mereka dapatkan.  “Semuanya ada pertimbangan ada yang memberatkan dan ada yang meringankan,”tutup Wiraksajaya. (korankito.com/ria)