Bisa Dipercaya

Hentikan Penggusuran Warga Oleh Perusahaan

IMG-20160424-WA0006Palembang – Aksi kesewenangan perusahaan terhadap masyarakat terulang kembali. PT Musi Hutan Persada (MHP) yang dimiliki oleh perusahaan Marubeni Jepang dengan paksa telah menggusur masyarakat Desa Cawang Gumilir, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Aksi penggusuran terjadi sejak bukan Juli 2015 dimana lebih kurang 120 hektar kebun karet dan lahan pangan warga dan 188 unit rumah digusur oleh perusahaan dengan alasan  konservasi.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Hadi Jatmiko saat menggelar konferensi pers di Media Center Wisma Atlet, Sabtu (23/4).

Hadi mengatakan dalam hal penggusuran ini seharusnya pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran terhadap 900 jiwa yang saat ini terpaksa mengungsi. Penggusuran paksa ini jelas melanggar Hak Asasi Manusia.

Berita Sejenis

Walhi Gelar PNLH di Palembang

Walhi Gelar Karnaval Hari Bumi

“Pemerintah harus mendorong penyelesaian kasus ini dengan kembali merujuk pada surat penghentian penggusuran yang ditandatangani Menteri KLH tanggal 14 Juli 2015 yang meminta Bupati dan Gubernur untuk menyelesaikan persoalan dengan pendekatan persuasif melalui skema perhutanan sosial,” katanya

Menurut Hadi, perampasan HAM oleh korporasi sebetulnya sudah sering sekali terjadi. Kasus MHP menjadi contoh kembali gagalnya sektor bisnis untuk memajukan dan menghormati HAM. Hak Asasi Manusia belum menjadi bagian terintegrasi dengan kebijakan dan operasional perusahaan.

Senada, praktisi bisnis dan HAM, Ifdhal Kasim mengatakan pengambilalihan paksa lahan-lahan produktif masyarakat oleh koorporasi ini harusnya bisa dihindari apabila perusahaan mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan bisnis dalam kegiatan mereka. Dalam hal ini pemerintah pun seharusnya menyiapkan regulasi yang mengatur penghormatan korporasi pada hak asasi manusia, termasuk lembaga-lembaga keuangan.

“Kasus di daerah Cawang Gumilir Mura yang dilakukan PT MHP ini kasus lama . Konpres ini ingin mendesak agar sektor pembiayaan di MHP bertanggung jawab tehadap HAM bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu salah satu warga yang digusur, Suharmi, ibu rumah tangga yang tercatat sebagai warga Dusun Cawang Gumilir, desa Bumi Makmur kecamatan Muara Lakitan Musi Rawas mengatakan sejak di gusur, ia dan keluarga serta para pengungsi lainnya mengalami krisis pangan.

“Kami krisis pangan, terserang penyakit. Kami juga tidak punya bekal. Hasil panen kami di gusur padi, jagung, singkong, karet juga habis tergusur. Warga yg masih di sp 6 sekitar 155 kk. Ada ibu hamil juga. Pasca melahirkan kami tidak punya biaya,”bebernya.

Selama mengungsi, menurut Suharmi, para pengungsi hanya mengandalkan bantuan dari anggota dewan. Sedangkan dari kabupaten sama sekali tidak ada perhatian. “Kami mohon sekali dari pusat bagaimana supaya kami di perhatikan agar kami bisa pulang ke cawang secepetnya,”harapnya.

Suharmi menjelaskan empat tahun lalu, ibu tiga orang anak ini mengadu nasib dari kampung Sukarejo, kecamatan STL Ulu Trawas bersama suaminya. Mereka disana menempati hutan konsesi yang menurut pengakuannya, bupati kala itu menyetujui dan tidak ada masalah bila menggarap lahan ditempat tersebut.Berbekal itu, keluarganya menggarap lahan bercocok tanam. Hingga waktu berjalan, sudah banyak warga yang tinggal menetap dan bercocok tanam disana.

Bahkan dusun “baru”nya itu sudah terdaftar secara administratif dan diakui pemerintah. Namun memasuki tahun 2016, ada rencana penggusuran yang di lakukan sebuah perusahaan disana. Penggusuran pada Juni 2016 ditentang masyarakat. Kemudian terjadi lagi penggusuran akhir 2016 lalu, perusahaan dituduh menggusur dengan semena-mena.

“Rumah saya yang baru digusur, kami buat tenda disana tapi kami diancam sama perusahaan itu kalau tidak segera pergi akan didenda 5 miliar,” ujar dia.

Kini, ia bersama anak dan suaminya tinggal dipengungsian di Balai Desa SP7 desa Bumi Makmur. Ada sekitar ratusan warga yang mengungsi di tempat itu hampir satu bulan terakhir. Mereka tak bekerja. Untuk bertahan hidup mengandalkan donatur dan meminta-minta kepada tetangga.

“Saya, kami berharap pemerintah memperhatikan nasib kami ini. Kami ingin kembali ke dusun kami dan memggarap lahan kami dengan tenang,” harapnya. (korankito.com/ria)