Triwulan I, BPJS Kesehatan Defisit

1-Rekonsiliasi Data BPJS PNSPalembang–Hingga triwulan I tahun 2016, BPJS Kesehatan masih mengalami defisit anggaran antara pendapatan dan pengeluaran. Ini karena masih adanya keterlambatan pembayaran/penyetoran iuran wajib bulanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Keterlambatan penyetoran ini ternyata bukan hanya masyarakat umum tapi juga pemerintah kabupaten/kota yang mengkoordinir pegawai negeri sipil (PNS) di daerahnya.

“Memang terjadi defisit anggaran antara pendapatan dengan pengeluaran untuk triwulan 1. Jika dihitung, pendapatan BPJS itu sekitar Rp.194 miliar sementara biaya yang dikeluarkan itu mencapai Rp.250 miliar artinya jika pendapatan dikurangi dengan pendapatan  maka terjadi defisit,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Palembang Dr Sudarto saat kegiatan Rekonsiliasi Iuran Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat di Bukit Golf Resto & Resort Cafe, Rabu (20/4).

Dikatakan Sudarto, memang keterlambatan penyetoran iuran bulanan itu didominasi oleh masyarakat umum, tapi jika PNS bisa membayar tepat waktu maka bisa menopang biaya pengeluaran BPJS.

“Bukan hanya PNS namun masyarakat umum, PNS yang memberikan kontribusi 16 persen tepat waktu jangan terlambat sehingga tidak memperberat. Kan sebagai badan penyelenggara harus memenuhi kewajiban untuk membayar tiap bulan ke provider biaya pelayanan kesehatan,” kata Sudarto.

Sudarto pun berharap dengan penyetoran iuran tepat waktu, maka BPJS  bisa terbantu karena BPJS sebagai badan penyelenggara yang harus memenuhi kewajiban untuk membayar setiap bulan ke provider biaya pelayanan kesehatan.

“Namun iuran tadi dibawah koordinasi daerah, itu penyetoran melalui KPPN triwulan bagus semua, kita harapankan bagus semua tetap konsisten”, harapnya.

Berdasarkan evaluasi, penerimaan Iuran Wajib PNS periode triwulan 1 sampai dengan bulan Maret 2016 untuk semua pemerintah daerah yang termasuk dalam wilayah kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang utama Palembang yakni Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Palembang, telah menyetorkan iuran secara tertib sampai dengan bulan Maret 2016.

Keterlambatan pemerintah kabupaten/kota dalam penganggaran ini dikarenakan belum sesuainya penganggaran pemerintah daerah yang dikhawatirkan akan terjadi kekurangan alokasi anggaran pemerintah daerah di tahun 2016.

Menanggapi ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Mukti Sulaiman mengharapkan agar dapat terjalin komunikasi yang efektif antara BPJS Kesehatan dan instansi pemerintah dalam upaya penyetoran iuran JKN yang akurat dan tepat waktu dan tersedianya kecukupan alokasi anggaran untuk iuran pemerintah daerah.

“Bahwa di tahun 2016 kita betul harus memprogramkan dan menganggarkan, apa itu biaya langsung maupun tidak langsung, yang benar-benar harus dialokasikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) itu harus dikurangi 10 persen mengurangi seminar, mengurangi workshop, mengurangi biaya perjalanan dan mengurangi acara-acara,” ujar Mukti Sulaiman.

Mukti pun membenarkan defisit anggaran yang diterima pemerintah provinsi salah satu penyebabnya, namun kembali lagi kesehatan itu tidak bisa ditunda, dan diharapkannya agar bisa berjalan sesuai arah jalan (road map) programnya.korankito.com/reno