Program Lahat SidakDongkrak Kinerja PNS

Sidak 4..JPGLahat –Rupanya rasa kecewa yang dalam tak mampu ditutupi oleh pejabat Asisten IV Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, Iskandar saat menyambangi salah satu kantor kelurahan di Kecamatan Kota Lahat. Bayangkan bersama jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Iskandar yang mewakili Bupati Aswari mendapati suasana kantor yang sepi, padahal saat itu jarum jam sudah menunjukkan pukul 07.58 WIB, sedangkan waktu kerja di jajaran Pemkab Lahat pukul 07.30 WIB. ‘’Ketika kami tiba, Pak lurah, sekretaris kelurahan (Seklur) serta sejumlah pegawai lainnya belum ada yang masuk kantor,’’ ujar Iskandar sambil tersenyum, seakan hendak menutupi kekesalannya.

Selang beberapa menit kemudian, barulah beberapa pegawai berdatangan dan langsung melakukan absensi. Lalu Iskandar menanyakan keberadaan Pak Lurah serta pejabat kelurahan lainnya, namun sayangnya tak ada pegawai yang mampu menjawab dengan jelas.

Iskandar memastikan,  pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap lurah, Seklur maupun pegawainya. ‘’Jelas hal semacam ini menghambat pelayanan administrasi untuk masyarakat yang ingin mengurus  pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) atau sejenisnya kegiatan pelayanan masyarakat yang ada,’’ tegasnya.

Dengan langkah cepat diiringi Satpol PP, sang Asisten IV meninggalkan kantor kelurahan tersebut. Temuan dari tugas inspeksi mendadak (sidak) yang dilakoni Iskandar, Rabu (13/4) pagi itu, segera menjadi bahan laporan dan rapat bersama Bupati Aswari serta Sekretaris Daerah (Sekda), Nasrun Aswari.

Ternyata, dibawah kepemimpinan H Aswari Riva’i program Sidak Pemkab Lahat rutin dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai. Bahkan bukan pejabat struktural Pemkab Lahat saja yang mendapat tugas Sidak, Aswari pun tak sungkan-sungkan dan secara diam-diam mendatangi sejumlah kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). ‘’Masih banyak ditemukan pegawai negeri sipil (PNS) yang lalai dan tidk disiplin. Datang ke kantor telat, kemudian pukul 11.00 sudah ngobrol di kantin, lalu pukul 12.00 berkeliaran di pasar, jadi makmano nak maju,’’ kata Wari —sapaan akrab sang Bupati— dengan sedikit kecewa.

Kondisi semacam itu, papar Wari, sangat disayangkan sebab tiap bulan mereka dibayar menggunakan uang rakyat. Dia mengungkapkan, besarnya serapan gaji PNS yang harus dibayar mencapai 60% dari alokasi APBD Lahat.

Saat ini, jumlah PNS di Lahat mencapai sembilan ribu orang. Makanya, sejak tujuh tahun menjabat Wari tidak pernah membuka penerimaan PNS karena memang jumlah PNS yang ada sudah sangat banyak. “Kalau APBD kita hanya dihabiskan untuk membayar gaji pegawai, kapan kita bisa membangun yang lain seperti insfrastruktur dan lainnya. Belum lagi kinerja PNS yang masih cukup rendah,” tegasnya.

Memacu Kinerja PNS

Tidak cukup itu saja, Pemkab Lahat kali ini tidak main-main, komitmen untuk memacu kinerja PNS serta menegakkan disiplin yang tinggi. Sidak kerap digelar membentuk tim gabungan yang melibatkan Asisten I Bidang Ketataprajaan, Asisten IV Bidang Administrasi, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat serta Satpol PP.

Asisten 1, Ramsi mengungkapkan, Sidak itu selain sesuai PP 53/2010 juga berdasarkan perintah Bupati Lahat untuk terus melakukan Sidak. “Sesuai instruksi Sekda, apabila ada PNS tidak berada di kantor saat jam kerja tanpa keterangan yang jelas, maka mulai tahun ini tidak akan dilakukan lagi pembinaan tetapi langsung diberikan tindakan tegas,’’ paparnya.

Bahkan, sambungnya, dari absensi yang diambil sebagai sampel (contoh, red) tersebut dan ada tidak masuk ke kantor, maka tindakan pertama diambil yakni, melayangkan surat peringatan secara lisan, apabila yang bersangkutan secara tiga kali berturut-turut tetap tidak mengindahkannya, akan ditingkatkan menjadi tertulis.

“Tiga kali tetap tidak peduli maka akan beritahukan secara lisan dan atasannya akan dipanggil, apabila hasilnya tidak banyak berubah, maka, sanksi tegas pemberhentian siap mengancam, karena telah melanggar peraturan berlaku,” tegas Ramsi.

Di lain persoalan, kegundahan orang nomor satu di Bumi Seganti Setungguan ternyata tidak cuma atas perilaku PNS di lingkungan Pemkab Lahat saja. Sidak terhadap ketentraman dan keamanan lingkungan masyarakat kerap pula digelar Wari bersama aparat keamanan.

Lihat saja, Bupati dua periode itu bersama Dansub Denpom II A Lahat, Kapten CPM Edison Sihaloho, Danramil Merapi, Kapten Inf Agus Salim, aparat kepolisian, serta Kasat Pol PP beserta segenap anggotanya, mulai pukul 20.00 WIB merangsek masuk kawasan Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, yang selama ini dikenal dengan kawasan ‘mesum’ lengkap dengan cafe dan juga wanita-wanita malam. Tetapi sayangnya, upaya Wari bersama petugas keamanan sidak di wilayah perbatasan Lahat dan Muaraenim itu tidak mendapati apa-apa, di lokasi hanya tampak suasana sepi tidak seperti biasanya yang penuh dengan hingar bingar musik serta wanita penghibur. “Tapi tidak mengapalah, yang penting mereka sadar, aktivitas mereka di lapangan sama sekali tidaklah dibenarkan,” ungkap Wari.

Bupati menjelaskan, Sidak semacam itu targetnya bukanlah ada banyaknya tangkapan atau hasil razia yang dikatakan sebagai indikator keberhasilan. Lebih utama lagi, tambahnya, terus melakukan sosialisasi agar warga menghentikan usaha negatif semacam itu sehingga kedepan mereka berpikir untuk benar-benar menutup usahanya.

“Dengan rutin dilaksanakan sidak atau kegiatan seperti ini, otomatis kegiatan ilegal seperti ini akan sempit ruang geraknya. Lama kelamaan, lokasi akan sepi dan otomatis pula, usahanya akan mati,” ujar Aswari lagi. (ADV/HMS)