Bisa Dipercaya

Jaksa: Lucy Penyedia Dana Suap

 

IMG_9677Palembang- Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akhirnya menuntut terdakwa kasus suap  RAPBD dan LKPJ Muba, mantan Bupati Muba Pahri Azhari, hukuman empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsidair lima bulan kurungan.

Sedangkan istrinya Lucianty Pahri dituntut dengan hukuman pidana hukuman dua tahun penjara dan denda Rp150 juta subsidair lima bulan penjara.

Berita Sejenis
1 daripada 3.088

Materi tuntutan jaksa  setebal 236 halaman itu dibacakan secara bergantian oleh JPU KPK yang terdiri dari Irene Putrie SH MH, Wawan Yunarwanto SH, Ariawan SH, dan Taufiq Ibnugroho SH, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (14/4).

Dalam tuntutannya, Jaksa KPK Irene Putrie SH MH mengatakan, terdakwa 1( Pahri) dan terdakwa II (Lucianty) terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama  telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan melakukan tindak pidana korupsi.

“Karena itu menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan terdakwa I Pahri Azhari dan terdakwa II Lucianty terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” tegas Irene.

Mantan Bupati Muba Pahri Azhari dan istrinya Lucianty Pahri  tampak serius menyimak pembacaan surat tuntutan oleh JPU KPK ini.  Begitu mendengar dituntut dengan hukuman masing-masing 4 tahun dan 2 tahun penjara, Pahri dan Lucy di hadapan Ketua Majelis Hakim Saiman SH MH didampingi hakim anggota Subandi SH dan Junaida SH, tampak menundukkan kepala dan sesekali saling berpandangan.

Dalam materi tuntutan, JPU mencantumkan hal yang meringankan  bagi Pahri dan Lucy yakni kedua terdakwa belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, dan memiliki tanggungan keluarga. Sedangkan hal yang memberatkan kedua terdakwa  yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Setelah pembacaan tuntutan selesai, Ketua Majelis Hakim Saiman memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan atau fledoi pada sidang pekan depan.

“Silakan para terdakwa berkonsultasi dengan penasihat hukum terkait materi fledoinya, diberikan waktu selama tujuh hari,” kata Saiman, sembari mengetok palu tanda sidang berakhir.

Pahri yang dimintai tanggapan terkait tuntutan jaksa hanya menjawab singkat. “Semua sudah jelas di persidangan, tidak ada tanggapan,” kata Pahri

JPU Irene Puteri kepada awak media menuturkan, tuntutan yang diberikan kepada kedua terdakwa berbeda-beda dilakukan karena alasan kemanusiaan mengingat keduanya memiliki tanggungan empat orang anak.

“Ini biasa untuk pasangan suami istri. Untuk kasus ini, yang punya kepentingan Pahri karena dia sebagai bupati, tapi istrinya yang menyediakan dana. Jika dua-duanya tinggi, tidak bisa juga karena hukuman harus ada rasa keadilan,” katanya.

Kuasa hukum Pahri, Rudi Alfonso SH mengatakan, akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada sidang selanjutnya.  ” Pasti tuntutan dari jaksa terlalu berat, karena tidak semua fakta persidangan menjadi pertimbangan jaksa,” ujarnya.

Pahri-Lucianty menjalani proses hukum setelah sebelumnya KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di kediaman Bambang Karyanto (Ketua Fraksi PDI-P DPRD Muba) pada 19 Juni 2015.

Ketika itu dilakukan penyerahan uang suap dari pemerintah kabupaten kepada anggota DPRD senilai Rp2,56 miliar sebagai setoran ketiga dari komitmen sebesar Rp17,5 miliar. Uang disimpan dalam tas besar merah maron. Penyidik KPK menangkap empat orang tersangka yakni Bambang Karyanto, Adam Munandar (anggota DPRD Muba), Syamsudin Fei Kepala DPPKAD, dan Faysar, Kepala Bappeda.

Dalam materi tuntutan JPU KPK, Pahri selaku terdakwa pertama dinilai secara sadar memerintahkan bawahannya yakni Samsuddin Fei dan Faisyar untuk mengumpulkan dana dari SKPD untuk menyuap anggota DPRD Muba terkait RAPBD 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati 2014.

Sementara Lucy dalam materi tuntutan dinyatakan menjadi penyedia dana suap untuk setoran  khusus empat pimpinan DPRD Muba sebanyak 2 kali dengan perincian setoran pertama Rp2,65 miliar, dan setoran kedua Rp200 juta.ria