Dukungan Gerindra Untuk Wawako Tunggu Instruksi Pusat

20160412_203342Palembang–Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) belum memutuskan kepada siapa suaranya akan diberikan pada pemilihan Wakil Walikota Palembang. Partai Gerindra masih menunggu instruksi DPP, lima suara di DPRD Kota Palembang akan diberikan kepada siapa.

Hal itu dikatakan Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan (Sumsel) Nopran Marjani kepada wartawan saat Rapat Kerja Daerah Partai Gerindra di Hotel Raden, Selasa (12/4) malam.

Menurut Nopran, posisi partai yang bukan sebagai pengusung dan pendukung saat pemilihan walikota lalu, partainya bersikap menunggu.

“Jadi sesuai dengan posisinya, bukan dua-duanya kami hanya melihat siapa yang akan diajukan walikota kepada DPRD Kota Palembang. Kan sampai saat ini belum tahu siapa yang akan diajukan,”katanya.

Nopran menuturkan, bila dua nama telah dikeluarkan DPC Kota Palembang akan berkoodinasi dengan DPD Sumsel. DPD akan meneruskan hal ini kepada DPP untuk diputuskan dukungan suara kepada wakil walikota.

“Nanti DPP akan mengeluarkan instruksi kepada siapa. Di DPRD Kota Palembang Gerindra ada lima suara. Dengan lima suara ini Gerindra akan jadi penentu. Kalau 20 tambah lima kan 25, sangat berpengaruh,” ujarnya.

Mengenai kriteria, Nopran tak banyak memberikan kriteria. “Yang paling penting cocok dengan walikota. Sejalan dengan walikota. Jadi siapa yang cocok akan kita dukung. Ini penting menjaga pembangunan Kota Palembang. Apa lagi ini jelang Asian Games, harus dikawal karena perlu kader terbaik,” kata Nopran.

Gerindra tetap akan melihat track record setiap nama yang muncul. Gerindra juga akan melihat pengalaman calon satu per satu. Kinerja calon satu per satu akan jadi pertimbangan bagi Gerindra. “Pasti ada kelebihan dan kekurangan,” katanya.

Nopran juga mengingatkan jangan sampai ada mahar politik. Apalagi belakangan cukup banyak contoh mereka yang tertangkap tangan oleh KPK saat melakukan praktek ini. Ia berpesan kepada kader Gerindra untuk tidak melakukan ini.

“Ikuti instruksi partai. Bagi yang tidak menjalankanya jelas ada sanksi. Jangan ada transaksional. Wawako ini untuk kelangsungan hidup masyarakat Palembang,” bebernya.

Mengenai komunikasi sampai saat ini wakil ketua DPRD Sumsel ini mengaku belum ada dilakukan secara formal. Kalau pun ada sifatnya hanya sebatas perbincangan antar rekan sesama partai.
“Ya namanya sama-sama di DPRD Palembang pasti ada, tapi belum resmi. Belum ke siapa pun,” pungkas Nopran.(korankito.com/reno/eja)