Bisa Dipercaya

Geruduk Kantor Dewan, FKPM Minta Rekrutmen Pendamping Desa Transparan

IMG_9037Palembang – Sedikitnya 100 warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat  (FKPM) Sumsel mendatangi DPRD Provinsi Sumsel. Massa menuntut agar ada transparansi dalam proses rekrutmen tenaga pendamping desa.

Toni, salah satu pendemo dalam orasinya mengatakan, mereka datang ke DPRD Sumsel menuntut agar ada perlakuan yang sama dalam rekrutmen tenaga pendamping desa.

“Jangan sampai ada pengecualian pada prosesnya. Jangan sampai ada pembedaan sehingga ada yang diistimewakan. Kami siap untuk mengikuti tes sebagaimana peserta lainnya,” katanya.

Berita Sejenis
1 daripada 3.090

Toni melanjutkan aksi yang mereka lakukan tidak ada persoalan dengan politik. Mereka memastikan keinginan mereka karena ingin membangun Indonesia dari desa. “Tidak ada urusan, arah politik. Semua saudara satu, Indonesia. Kami ingin transparansi,” katanya.

Iskandar, pendemo lainnya, mengatakan, massa yang melakukan aksi adalah tenaga pendamping yang sangat kompoten dan berpengalaman membangun desa selama ini.

“Bila ada yang bergerak dan mendesak diistimewakan hal ini dinilai sangat tidak baik. Apa lagi sebagaimana undang-undang, aturan yang ada rektrutmen harus dilakukan terbuka dan melalui tes,” ujar Iskandar.

Massa menyampaikan petisi untuk segera disampaikan ke pemerintah pusat kepada  Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopran Marjani yang saat itu menerima mereka. Petisi tersebut berisi dua poin, pertama, massa meminta dan menyatakan seleksi pemerimaan tenaga pendamping desa P3MD harus dilaksanakan secara terbuka transparan dan akuntabel. Kedua, massa menyatakan dan meminta persamaan hak dalam seleksi tenaga pendamping desa.

Setelah menerima petisi dari massa, Nopran mengatakan, dirinya berharap hal ini jangan dipolitisasi. Dirinya juga meminta agar semua calon pendamping desa memiliki kesempatan yang sama tanpa ada pembedaan sesuai dengan aturan yang ada dan wajib memenuhi persyaratan.

“Saya juga meminta agar nantinya yang ditempatkan orang sana. Kalau orang Lahat ya orang Lahat. Banyuasin ya Banyuasin. Jangan nanti orang Palembang ditempatkan di Lahat, perbatasan Lahat dengan Bengkulu mana betah dia,” tukas Nopran.

Kabid Pengembangan Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sumsel, Juharmansyah menambahkan, aspirasi yang disampaikan sudah menjadi komitmen bersama.

“Untuk perekrutan ini memang dilakukan berjenjang, ada tenaga profesional, tenaga ahli di tingkat kabupaten hingga kecamatan. Ada pendamping desa dan tenaga lokal di tingkat desa. Ada pula pendamping pihak ketiga dari perguruan tinggi,” katanya.

Menurutnya, sesuai dengan UU No 6 tahun  2014 tentang Desa dan turunannnya Permendes No 3, rekrutmen dilakukan secara terbuka dan ditetapkan oleh menteri. Ada juga Permendes No 4, tentang penyerahan sebagian tugas pemerintah dalam hal ini pemprov yaitu dekonsentrasi atau dekon.

“Dalam pelaksanaannya memang dilakukan terbuka dan aturannya jelas. Akan tetapi pemprov hanya sebatas fasilitator dan keputusan akhir tetap di pusat. Bahkan kami juga pernah mencoret karena tidak  mau beresiko, sebab anggaran akan diaudit. Nah, kami coret karena ada yang tidak sesuai seperti kualifikasi, ijazah, usia dan pengalaman. Kami dulu tolak 32 nama dan ke depan kami berharap ini wewenang ke provinsi,” ujarnya.

Dalam aksinya di gedung DPRD Sumsel, massa aksi membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan menuntut agar proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan terbuka serta tidak ada yang diistimewakan. Menolak Rekrutmen Tanpa Seleksi, Jangan Ada yang Diistimewakan, Laksanakan Amanat UU No 6 Tahun 2014 dan Lakukan rekrutmen secara terbuka sesuai Kemendes No 3 Tahun 2015.(korankito.com/reno)