Setelah Jalan Kaki 20 Hari, Tuntutan Petani Jambi Dikabulkan

20160406_104837Palembang – Setelah melakukan aksi jalan kaki selama 20 hari, ratusan warga Suku Anak Dalam (SAD) dan petani Jambi tiba di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sejak berangkat dari Jambi, ratusan petani ini telah menempuh jarak sejauh 278Km.

Hari ini, Rabu (6/4), ratusan warga SAD dan petani Jambi itu mendatangi gedung DPRD Sumsel untuk menyampaikan aspirasinya.

Joko Supriyadi Nata, perwakilan petani, dalam orasinya di gedung DPRD Sumsel mengatakan, sejak mulai melakukan aksi jalan kaki, ada 41 petani yang mengalami sakit karena kelelahan dan cuaca yang tak menentu.

“Bersama dengan aksi ini, proses perundingan juga dilakukan antara perwakilan petani dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN serta kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,” kata Joko.

Menurut Joko, dari proses perundingan itu membuahkan hasil tuntutan warga SAD dan petani Jambi disetujui.

“Pertama pengembalian  areal seluas 3.550 milik SAD 113 yang berkonflik dengan PT Asiatic Persada telah direspon oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang melalui surat instruksi nomor 1373/020/III/2016 kepada Kanwil BPN Jambi untuk melanjutkan Substansi langkah-langkah konkret penyelesaian konflik dengan mengacu pada surat Kepala BPN RI nomor 3946/16-I-300/X/2012 yang selama ini menjadi tuntutan dari SAD 113. Batas waktu realisasi keputusan ini adalah bulan September 2016” ujarnya.

Ia menjelaskan selain itu penyelesaian konflik petani Kunangan Jaya I dan II serta petani Mekar Jaya yang berkonflik dengan PT Wanakasita Nusantara, PT Agronusa Alam Sejahtera dan PT REKi telah dilakukan dengan menggelar pertemuan antara petani dengan perwakilan Kementerian KLH RI.

“Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan akan dilakukan verifikasi subjek dan objek di dusun Kunangan Jaya I, Kunangan Jaya II dan Mekar Jaya untuk diselesaikan dengan pola hutan tanaman rakyat. Verifikasi sendiri akan dilakukan pada 11 April 2016,” jelas Joko.

Untuk konflik petani Tanjung JabungTimur dengan Taman Nasional Berbak, lanjut Joko, telah dilakukan melalui pertemuan dengan perwakilan Kementerian KLH RI.

“Pertemuan itu menghasil kesepakatan Balai Taman Nasional Berbak akan mengakomodasi tuntutan petani dari beberapa desa yang batas desa atau tanahnya masuk dalam wilayah kawasan Taman Nasional. Penyelesaian dilakukan dengan pembentukan tim antara perwakilan KLH dan Kementerian Kehutanan RI bersama perwakilan petani,” katanya.

Diungkapkan Joko, semua kesepakatan di atas merupakan kemenangan awal bagi perjuangan petani. Namun, supaya kesepakatan tersebut bisa berjalan sesuai dengan aspirasi petani maka perlu dikawal.

“Warga SAD dan petani Jambi memutuskan untuk menghentikan sementara aksi jalan kakinya di Palembang. Selanjutnya petani akan kembali ke kampung halaman untuk menyiapkan konsolidasi sekaligus mengawal semua kemenangan awal ini,” pungkas Joko.(korankito.com/reno)