Pahri Bantah Tahu Soal Suap Pimpinan DPRD

20160406_135201Palembang-Bupati nonaktif Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Pahri Azhari menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus suap pengesahan LKPJ Bupati Muba tahun 2014 dan pengesahan R-APBD Kabupaten Muba tahun 2015.

Fahri menjadi saksi bagi empat terdakwa pimpinan DPRD Muba Riamon Iskandar (Ketua), Islan Hanura (wakil ketua), Darwin AH (wakil ketua) dan Aidil Fitri (wakil ketua) di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, Rabu (6/4) siang.

Dengan menggunakan kemeja batik lengan pendek Pahri duduk di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Parlas Nababan. Menjadi saksi pada sidang lanjutan bagi empat terdakwa pimpinan DPRD Kabupaten Muba ini, Fahri tanpa didampingi istrinya, Lucyanti Fahri karena sakit.

Dalam sidang ini, Pahri mengaku tidak mengetahui ada pemberian suap bagi pimpinan dan anggota DPRD Muba. Sejak awal pembahasan LKPJ tahun 2014 dan pembahasan RAPBD tahun 2015, kata Fahri, dirinya meminta bawahannya untuk tidak memenuhi jika ada permintaan uang dari pimpinan dan anggota DPRD Muba dalam pembahasan tersebut.  “Sebelumnya saya sudah katakan, jangan layani permintaan anggota DPRD kalau ada yang melakukan maka tanggung jawab sendiri,” ungkap Fahri.

Menurut Pahri, pemberian uang suap kepada pimpinan dan anggota DPRD Muba adalah inisiatif dari Faisyar dan Syamsudim Fei. “Saya tahu adanya suap bagi anggota DPRD pada bulan Mei setelah adanya interpelasi dan istri bercerita adanya pemberian uang kepada Syamsudin Fei sebanyak dua kali,” katanya.

Setelah mendengar adanya hak interpelasi yang akan digulirkan oleh DPRD Muba, menurut Fahri hak interpelasi itu akan menjadi masalah besar jika memang terjadi.

“Dari cerita cerita Syamsudin Fei yang mengatakan akan adanya hak interpelasi dan adanya permintaan uang dari DPRD sebesar Rp2,5 miliar. Maka saya memanggil dua kepala dinas yakni kepala dinas PU Cipta Karya dan Bina Marga  dan mengatakan jika bisa dibantu ya dibantu kalau memang tidak ada jalan lain,” ungkap Fahri.

Sidang lanjutan kasus suap pengesahan LKPJ Bupati Muba tahun 2014 dan pengesahan R-APBD Kabupaten Muba 2015, ditunda majelis hingga pekan depan.(korankito.com/reno)