Bisa Dipercaya

Massa Desak Pemerintah Nyatakan Darurat Agraria

IMG-20160328-WA0005 (1)Palembang – Aksi jalan kaki 1.000Km petani dari Jambi menuju Jakarta mendapat dukungan dari elemen masyarakat di Sumsel. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Sumsel untuk Petani Jambi (SRSUPJ) menggelar aksi solidaritas dengan berorasi di depan gedung DPRD Sumsel.

Massa menuntut Presiden Joko Widodo menyatakan keadaan darurat agraria dan segera membentuk komite nasional penyelesaian konflik agraria yang mengacu pada pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.

“Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan petani,” kata koordinator aksi, Sibawahi saat berorasi di DPRD Sumsel, Senin (28/3).

Berita Sejenis
1 daripada 3

Menurutnya, aksi jalan kaki sejauh 1.000Km oleh petani Jambi ini merupakan kampanye politik untuk memberi tahu kepada seluruh rakyat dan pemerintah Indonesia, bahwa negara ini dalam situasi darurat agraria.

“Bahwa konflik agraria yang dialami petani Jambi ini hanyalah sebagian kecil dari segunung kasus konflik agraria di Indonesia,” ungkapnya.

Dalam orasinya, Sibawahi juga menuntut Menteri Agraria dan Tata Ruang RI untuk mengembalikan tanah ulayat SAD 113 seluas 3.550 ha sesuai instruksi Gubernur Jambi nomor S.525.26/SETDA.EKABANG-4.2/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 lalu.

“Tindak dan adili PT Asiatic Persada yang melakukan perambahan kawasan hutan (HTP) beserta pejabat pemerintah yang membiarkan perambahan itu,” tegasnya.

Diakhir aksinya, SRSUPJ juga meminta gubernur dan DPRD Sumsel untuk berpihak kepada petani di Sumsel dan menyelesaikan konflik agraria yang ada. “Cukup ini menjadi pelajaran, jangan sampai kejadian yang di Jambi terjadi di Sumsel,” pungkasnya.(korankito.com/reno)